Infografis
Suara.com - Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto menegaskan tak kenal dengan Plh. Dirjen Minerba Kementerian ESDM Muhammad Idris Froyoto Sihite. Penegasan ini ia sampaikan merespons pernyataan Idris Sihite yang mengklaim memperoleh bocoran dokumen penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara korupsi perizinan tambang darinya.
"Saya tidak pernah kenal, mukanya saja saya tidak pernah tahu," kata Karyoto di Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Karyoto lantas menegaskan kalau dirinya mengetahui persis bagaimana duduk perkara dugaan korupsi perizinan tambang di Kementerian ESDM. Sebab, kasus dugaan korupsi itu sempat ditanganinya saat menjabat Deputi Penindakan KPK.
"Itu bisa aja diuji ya, karena saya tau persis perkara itu, saya enggak akan cerita di sini," katanya.
Karyoto mengaku tak mempersoalkan jika ada pihak yang ingin mengaitkan dirinya dengan Idris Sihite. Namun, ia menilai keterangan Idris Sihite yang berubah-ubah tersebut semestinya diuji oleh Dewan Pengawas atau Dewas KPK.
"Cari hubungan-hubungan apa antara saya dengan Sihite, silakan aja. Nah tentunya Dewas harus manggil saya dong, kenapa saya enggak di klarifikasi? Bahkan keterangan itu seharusnya diuji, betul enggak seorang bicara tentang A, itu faktanya A. Kalau orang berbicara A faktanya A itu baru valid. Ternyata seseorang yang diperiksa dia faktanya A dia bilang B jelas ada pihak-pihak yang berbohong," ujarnya.
Keterangan Berubah
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean sempat mengungkap adanya keterangan yang berubah-ubah dari Sihite saat diperiksa terkait dugaan kebocoran dokumen penyelidikan korupsi di Kementerian ESDM.
"Pada saat ditanya penyidik ke Sihite, awalnya yang bersangkutan menyatakan 3 lembar kertas tersebut berasa dari saudara Karyoto. Kemudian dinyatakan pula diperoleh dari Pak Menteri, dan Pak menteri dapat dari Pak Firli," kata Tumpak saat menggelar konferensi pers, Senin (19/6/2023).
Baca Juga: Diduga Seret Nama Mentan Syahrul Yasin Limpo, KPK: Perkara di Kementan Ada Tiga Klaster!
Tiga lembar dokumen tersebut berisi terdapat tulisan, 'Dugaan TPK (tindak pidana korupsi) berupa penerimaan hadiah atau janji oleh Penyelenggara Negara terkait ekspor produk pertambangan hasil pengelolaan Minerba.' Di dalamnya, berisi nama-nama pihak ada di Kementerian ESDM, serta nama penerimanya.
