Infografis
Suara.com - Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menemui Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono di Balai Kota, Senin (19/6/2023). Tujuan pertemuan kali ini adalah membahas mengenai teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Usai pertemuan, Ketua KPU DKI Wahyu Dinata mengaku menyampaikan kepada Heru soal pihaknya yang belum memiliki tempat untuk menyimpan logistik pemilu. Seperti dokumen panitia pemungutan suara, surat suara, kotak suara, hingga sarana lainnya.
"Itu salah satu PR yang akan kita bicarakan lagi. Setidaknya kami membutuhkan 8 ribu meter persegi. Itu bisa jadi satu tempat atau bisa jadi ditampung di beberapa tempat di kabupaten/kota," ujar Wahyu saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/6/2023).
Nantinya, gudang baru ini rencananya bakal dipakai untuk menyimpan logistik Pemilu saat pelaksanan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) yang digelar pada 14 Februari 2024 serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI pada 27 November 2024.
Baca Juga: Jadi Bacaleg Bermasalah, KPU DKI Tunggu Sikap Aldi Taher 26 Juni Mendatang
"Intinya gudang itu sangat kita perlukan karena ada transisi logistik antara pemilu (pilpres dan pileg) dan pemilihan kepala daerah," ucapnya.
Ia mengaku pada Pemilu 2019 lalu, KPU DKI mendapat pinjaman pemakaian gelanggang olahraga (GOR) milik Pemprov DKI untuk menyimpan logistik Pemilu.
Namun, ia meyakini GOR saja tidak cukup lantaran logistik Pemilu kali ini lebih banyak karena dilaksanakan serentak.
"GOR akan tetap kami gunakan juga. Jadi, residu (sisa logistik pilpres dan pileg) nantinya kita geser dulu, baru masuk tahapan logistik untuk pilkadanya. Nah, ini yang bakal kita tampung," jelas Wahyu.
Lebih lanjut, Wahyu menyebut Pemprov telah merespons permintaan ini. Sejumlah opsi lokasi-lokasi yang nantinya bisa digunakan KPU untuk menyimpan logistik Pemilu 2024 telah disiapkan.
Baca Juga: Cocokan Data Pemilih Pemilu 2024, KPU DKI Jakarta Sambangi Rumah Artis Senior Jaja Mihardja
"Dari Kesbang (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta) sudah kasih masukan. Di tiap kabupaten/kota ada gedung aset milik pemda yang bisa dimaksimalkan untuk gudang tersebut," katanya.
