Infografis
Suara.com - Partai Demokrat mulai ancang-ancang untuk melawan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang berupaya mengambil alih kepemimpinan partai tersebut pada Februari 2021 lalu.
Moeldoko dan yang lainnya menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. Hasilnya, Moeldoko pun ditunjuk sebagai Ketua Umum pada 5 Maret 2021. Namun, pemerintah menolak permintaan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
Atas dasar ini, kubu Moeldoko melayangkan gugatan dan upaya hukum yang berulang kali juga ditolak pengadilan. Masalah itu kembali mencuat usai Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengungkap sesuatu.
Ia mengaku menerima informasi soal Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko atas legalitas kepemimpinan Partai Demokrat akan dikabulkan oleh Mahkamah Agung (MA).
Baca Juga: Lukisan SBY Sukses Pancing Fahri Hamzah Berkomentar: Itu Tergambar Keprihatinan dari Pemimpin
Kabar ini lantas membuat seluruh lapisan Demokrat meradang hingga melakukan ancang-ancang agar hal tersebut tidak terjadi. Berikut informasi selengkapnya yang berhasil terangkum.
Ancaman People Power
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman menyebut, partainya akan menggerakkan people power atau kekuatan rakyat apabila MA mengabulkan PK soal pengambilalihan Partai Demokrat oleh Moeldoko.
Dalam hal ini, maksudnya, berupa aksi unjuk rasa besar-besaran oleh seluruh kader yang dimulai dari tingkat bawah hingga atas. Ia menyebut PK yang diajukan Moeldoko tak memiliki kedudukan hukum.
Benny melanjutkan, jika MA benar-benar mengabulkan hal tersebut dan Presiden Jokowi masih tetap diam, maka soal cawe-cawe itu fakta. Menurutnya, mustahil apabila Jokowi tidak mengetahui upaya ini karena Moeldoko adalah anak buah presiden.
Meski begitu, Benny mengatakan Partai Demokrat sampai sekarang masih percaya MA sebagai institusi hukum paling tinggi yang betul-betul paham dalam menegakkan keadilan di Tanah Air. Ia pun meyakini MA akan menolak PK yang diajukan Moeldoko itu, kecuali hukum di negeri ini memang sudah tidak lagi dihargai.
Desak Jokowi Reshuffle Moeldoko
Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mendukung cawe-cawe positif Jokowi dengan meminta me-reshuflle Moeldoko dari jabatan Kepala Staf Presiden. Adapun permintaan itu dimaksudkan agar sang presiden terhindar dari tudingan soal menyetujui KLB Demokrat.
Menurutnya, upaya ini memang ada dalam Undang-Undang (UUD). Ia juga mengaku bahwa Partai Demokrat dan seluruh kader beserta pendukung tidak rela pajak yang sudah dibayarkan ke negara, dipakai untuk menggaji Moeldoko.
Jansen lantas meminta Jokowi mereshuflle Moeldoko sebagai bentuk cawe-cawe positif. Dikatakannya, hal tersebut termasuk upaya pemilihan umum (pemilu) menjadi lebih demokratis.
SBY Turun Ikut Demo di Jalan
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dipastikan akan turun tangan jika MK mengabulkan PK Moeldoko.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan, sebagaimana desakan dari para kader Demokrat yang meminta agar DPP serius dengan permasalahan tersebut.
Lebih lanjut, ia meyakini jika SBY merupakan politisi senior yang mengedepankan sikap demokratis sehingga tindakan Moeldoko itu dianggap sebagai perebutan partai.
Adapun sebelumnya, ia juga mengatakan bahwa seluruh kader Partai Demokrat akan berunjuk rasa ke Jakarta sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap partai yang dijegal Moeldoko.
Sampaikan Sumpah Serapah
Para kader Demokrat Sumatera Utara menyampaikan sumpah serapah terhadap Moeldoko dengan menudingnya sebagai maling hingga pengecut. Tak hanya itu, mereka juga menyebut SBY dan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan turun ke jalan jika PK yang diajukan Moeldoko dikabulkan MA.
"Kami akan dampingi pak SBY, mas AHY turun ke jalanan. Biar kalian tahu, orang yang pernah memimpin 10 tahun sebagai presiden turun ke jalanan menuntut keadilan," ujar Ketua DPD Demokrat Sumut, Lokot Nasution, di depan Kantor DPD Demokrat Sumut, Senin (12/6/2023).
"Ini adalah partai politik yang dibangun dari struktur partai. Jadi kalau ada yang ingin membajak partai dengan kekuatan hukum, itu adalah seorang pengecut. Jadi, kami minta kepada saudara Moeldoko punya malu lah. Wajah anda itu ditonton seluruh Indonesia bahwasannya Anda akan menjadi maling partai," kata Wakil Ketua Demokrat Sumut, Akhyar Nasution.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
