Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan para pejabat negara soal APBN dan APBD yang alokasinya sering dianggap tak optimal. Hal ini pun disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 di Jakarta, Rabu (14/6/2023).
Jokowi pun sempat menegaskan bahwa alokasi APBN sering disalahgunakan, salah satunya banyak dihabiskan untuk perjalanan dinas dan berbagai kegiatan yang tidak jelas alokasinya. Lalu, apa saja poin-poin yang disampaikan Jokowi? Simak inilah selengkapnya.
1. Sebut cari uang sangat sulit
Jokowi pun menyebut bahwa uang yang digunakan dalam APBN tersebut sangat sulit untuk dicari karena berasal dari berbagai elemen pendapatan negara.
"Memang cari uang sangat sulit, baik lewat pajak, PNBP, royalti, ataupun dividen, ya tidak mudah. Saya tegaskan sekali lagi, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah," ungkap Jokowi.
2. Ungkap soal kelemahan pengawasan di Indonesia
Tak hanya itu, Jokowi juga menyebut kelemahan pemegang wewenang dalam pengawasan membuat APBN tidak terserap dengan optimal.
"Kita memang lemah di sisi itu (pengawasan). Kalau tidak diawasi, hati-hati. Kalau tidak cek langsung, dipelototi satu satu. Hati-hati, kita lemahnya di situ." ucap Jokowi.
3. Sindir soal penyalahgunaan APBN
Baca Juga: Kiky Saputri Roasting Pejabat yang Caper ke Putri Ariani: Ditunggangi Kepentingan Politik
Jokowi menyindir adanya penyalahgunaan alokasi APBN yang tidak sesuai. Salah satunya dana untuk penanganan stunting. Contohnya, Jokowi mengatakan ada Rp10 miliar yang rencana awalnya digunakan untuk stunting.
Namun, anggaran itu ternyata banyak dihabiskan untuk perjalanan dinas, menggelar rapat, dan kegiatan pengembangan yang tidak jelas.
"Minggu lalu saya cek di APBD dari Mendagri (Menteri Dalam Negeri), saya bilang coba saya mau lihat 10 miliar itu katanya untuk stunting. Ternyata pas dilihat perjalanan dinas Rp 3 miliar, gelar rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa bla bla bla itu sampai Rp 2 miliar,” sindirnya.
4. Sebut program yang dibuat absurd
Jokowi juga turut menemukan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang tidak benar saat menganggarkan. Pada akhirnya, program dan kegiatan yang dirancang justru absurd dan tidak jelas.
“Nanti dana sisa sekitar 600 juta itu juga masih muter-muter di situ saja. Dibuatlah program pemberdayaan, pengembangan, istilah-istilah yang absurd, jelas enggak konkret,” lanjut Jokowi.
5. Minta program yang jelas dan konkret
Melihat situasi yang semakin mengkeruh karena optimalisasi APBN yang tak kunjung terealisasi, Jokowi pun meminta agar program dan alokasi yang digunakan dapat dibuat secara jelas tanpa embel-embel program yang tidak konkret.
“Langsung ajalah (buat program). Itu untuk modal kerja, untuk beli mesin produksi, untuk marketing, ya kalau pengembangan UMKM kan mestinya itu, untuk pameran, jelas,” katanya.
Kontributor : Dea Nabila
