Bernilai Rp 7,1 Miliar, Pemerintah Siapkan Bantuan Bersifat Jangka Panjang untuk Korban Siklon Mocha di Myanmar

Rabu, 14 Juni 2023 | 18:56 WIB
Bernilai Rp 7,1 Miliar, Pemerintah Siapkan Bantuan Bersifat Jangka Panjang untuk Korban Siklon Mocha di Myanmar
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023). (Suara.com/Dea)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Pemerintah Indonesia menyiapkan bantuan bersifat jangka panjang untuk bantuan kemanusiaan di Myanmar yang mengalami bencana Siklon Mocha yang terjadi pada Mei 2023 lalu.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan saat ini fokus penanganan bencana ialah transisi darurat menuju pemulihan. Untuk itu, pemerintah menyiapkan bantuan yang bersifat jangka panjang.

“Seperti kebutuhan rekonstruksi atau pertukangan, bantuan pangan bergisi, penyediaan layanan kesehatan esensial, termasuk air bersih, sanitasi dan respons cepat terhadap penyakit menular,” kata Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (14/6/2023).

Adapun total bantuan yang disiapkan pemerintah Indonesia bernilai Rp 7,133 miliar. Bantuan ini, kata Muhadjir, merupakan bentuk diplomasi kemanusiaan yang mengoptimalkan peran Indonesia sebagai chairman pada Keketuaan ASEAN.

Baca Juga: Aturan Jemaah Lansia Tanpa Pendamping Dianggap Tepat : Kok Bisa ? Begini Penjelasan Muhadjir Effendy

“Barang yang akan diberikan sebayak sembilan jenis terdiri dari terpal, tenda keluarga, matras, tenda pengungsi, tool kit, generator, makanan siap saji, hygiene kit, dan selimut,” tutur Muhadjir.

Dia menuturkan bencana Siklon Mocha di Myanmar berdampak pada 3,4 juta orang dan sekitar 1,6 juta orang di antaranya merupakan penyintas yang manjadi sasaran bantuan kemanusiaan di daerah Rakhine, Chin, Magway, Sagaing, dan Kachin.

Perlu diketahui, pernyataan tersebut disampaikan oleh Muhadjir usai menjalani rapat bersama Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto, perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Kementerian Sekretaris Negara, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI