Infografis
Suara.com - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyinggung istilah gerakan people power dalam acara Dialog Nasional bertema ‘Rakyat Bertanya, Kapan People Power?’. Acara tersebut digelar oleh organisasi masyarakat (ormas) Megabintang di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo, Minggu (11/6/23).
Amien Rais menantang orang yang menjadi intel untuk lapor ke Presiden Jokowi bahwa ia akan membuat gerakan People Power di Solo.
"Ini memang diperlukan people power,” kata Amien Rais.
Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini penjelasan mengenai gerakan people power.
Baca Juga: Diundang ke Istana, Putri Ariani Nyanyi di Hadapan Jokowi
Gerakan people power memiliki pengertian kekuasaan rakyat. Langkah tersebut dikaitkan dengan gerakan aksi demonstrasi massa yang ingin menggulingkan Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana.
Mekanisme itu ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). Pasalnya, ketiga lembaga tersebut memiliki wewenang dalam proses pemakzulan Presiden.
Istilah ini sempat populer pada Pemilihan Umum 2019 karena dianggap curang. Seruan people power lebih digaungkan alih-alih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat nomenklatur people power. Namun jika dikaitkan dengan demonstrasi, maka telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Seruan Amien Rais
Baca Juga: Gibran Ketawa Gemas, Amien Rais Mau Obrak-Abrik Solo Pakai People Power
Dalam acara Dialog Nasional bertema ‘Rakyat Bertanya, Kapan People Power?’, Amien Rais meneriakkan istilah people power dan menegaskan aksi ini konstitusional.
“People power! People power! People power! Itu konstitusional bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian! Jangan takut! Itu tadi sudah disebut bukan makar. Bukan makar! Konstitusional!” ucap Amien Rais melansir akun Twitter @Humairah_992.
Amien Rais juga mengajak masyarakat untuk menggunakan kedaulatannya agar Jokowi mengundurkan diri.
“Hayo kita mulai bergerak. Tekan DPR, tekan MPR untuk memakzulkan atau kita langsung tekan Pak Jokowinya supaya mundur. Dua pilihan: dimundurkan atau mundur. Dua duanya people power yang menjadi penyebabnya.” lanjutnya.
Selain itu, Amien Rais juga menegaskan hal ini harus tercapai pada Oktober 2023. Pasalnya, Oktober 2019 adalah bulan pelantikan Jokowi dan diharapkan sebagai hari turunnya Jokowi.
“Kita harus merebut kemudi kapal bangsa. Allahu Akbar. 20 Oktober hari pelantikan Jokowi 2019 maka Oktober itu yang kita sebut juga sebagai hari turunnya Jokowi.” tambahnya.
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
