Infografis
Suara.com - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais menyinggung istilah gerakan people power dalam acara Dialog Nasional bertema ‘Rakyat Bertanya, Kapan People Power?’. Acara tersebut digelar oleh organisasi masyarakat (ormas) Megabintang di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo, Minggu (11/6/23).
Amien Rais menantang orang yang menjadi intel untuk lapor ke Presiden Jokowi bahwa ia akan membuat gerakan People Power di Solo.
"Ini memang diperlukan people power,” kata Amien Rais.
Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini penjelasan mengenai gerakan people power.
Gerakan people power memiliki pengertian kekuasaan rakyat. Langkah tersebut dikaitkan dengan gerakan aksi demonstrasi massa yang ingin menggulingkan Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana.
Mekanisme itu ada pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR). Pasalnya, ketiga lembaga tersebut memiliki wewenang dalam proses pemakzulan Presiden.
Istilah ini sempat populer pada Pemilihan Umum 2019 karena dianggap curang. Seruan people power lebih digaungkan alih-alih mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pada dasarnya, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memuat nomenklatur people power. Namun jika dikaitkan dengan demonstrasi, maka telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum.
Seruan Amien Rais
Baca Juga: Diundang ke Istana, Putri Ariani Nyanyi di Hadapan Jokowi
Dalam acara Dialog Nasional bertema ‘Rakyat Bertanya, Kapan People Power?’, Amien Rais meneriakkan istilah people power dan menegaskan aksi ini konstitusional.
