Infografis
Menurut presiden, dari anggaran Rp10 miliar itu, yang benar-benar digunakan untuk mengatasi stunting hanya Rp 2 miliar. Sementara sisanya digunakan untuk hal lain yang tidak berkaitan langsung dengan pengentasan stunting di Indonesia.
“Coba dilihat detail, saya baru saja minggu yang lalu saya cek di APBD Mendagri, coba saya mau lihat. Rp 10 miliar untuk stunting. Cek. Perjalanan dinas Rp 3 miliar, rapat-rapat Rp 3 miliar, penguatan pengembangan apa-apa blablabla Rp 2 miliar, yang bener-bener untuk beli telur itu nggak ada Rp 2 miliar," ujar Jokowi heran.
"Kapan stuntingnya akan selesai kalau cara seperti ini, ini yang harus diubah," sambungnya.
Anggaran pengembangan UMKM juga tak tepat sasaran
Selain anggaran pengentasan stunting, Presiden Jokowi juga mengungkapkan adanya daerah yang menggunakan anggaran pengembangan UMKM dengan tidak tepat sasaran.
Presiden enggan menyebutkan daerah yang dimaksud. Namun menurut informasi yang ia dapat, lebih dari 50 persen anggaran tersebut digunakan untuk perjalanan dinas.
“Rp 2,5 miliar untuk pengembangan usaha mikro usaha kecil. Rp 2,5 miliar. Rp 1,9 miliar itu untuk honor dan perjalanan dinas. Ke situ-situ terus, sudah. Itu nanti sisanya yang Rp 0,6 miliar, yang Rp 600 juta itu nanti juga masih muter-muter saja,” ungkap presiden.
Minta penganggaran APBN dan APBD diubah
Terkait adanya temuan penggunaan anggaran yang tidak jelas, Presiden Jokowi menyatakan menyayangkan anggaran tersebut tidak tepat sasaran.
Baca Juga: CEK FAKTA: Johnny G Plate Dihukum Seumur Hidup Atas Perintah Presiden Jokowi, Benarkah?
Untuk mencegah terulangnya hal seperti demikian di kemudian hari, presiden meminta agar penganggaran APBN dan APBD diubah.
