Infografis
Dibocorkan Gibran Jadi Kepala Daerah
Gibran juga sempat memberi bocoran tentang arah politik Kaesang, yakni menjadi eksekutif. Menurutnya, sang adik bakal maju untuk pencalonan kepala daerah, bukan anggota DPRD atau bahkan DPR RI. Ia juga memastikan langkah politik Kaesang itu akan dimulai dari bawah, bukannya langsung di atas dengan mencalonkan diri sebagai presiden.
Didukung Maju sebagai Wali Kota Depok
PSI resmi mendukung Kaesang untuk maju dalam Pilwalkot Depok 2024. Hal ini diketahui dari baliho besar yang mereka pasang di Jalan Margonda. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI Kota Depok, Icuk Pramana Putra menyebut dukungan terhadap Kaesang sudah gencar dilakukan sejak akhir Maret 2023. Di sisi lain, Kaesang telah menyatakan kesiapannya menjadi Depok pertama dan meminta dukungan.
"Saya, Kaesang Pangarep, saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah dengan ini saya siap untuk hadir menjadi depok pertama, mohon dukungannya. Merdeka!" ucap Kaesang dalam sebuah video.
Potensi Gabung PDIP
Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyebut bahwa ia akan bertanya kepada Kaesang soal minat atau tidaknya untuk bergabung dengan partai banteng. Dalam kesempatan tersebut, ia juga sempat menyampaikan jika PDIP bakal mempertimbangkan suami Erina Gudono untuk dicalonkan sebagai wali kota Depok pada Pilkada 2024.
“Nanti saya tanya Mas Kaesang, berminat atau enggak masuk PDIP,” kata Puan di tengah-tengah Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Selasa (6/6/2023).
“Untuk Mas Kaesang boleh juga, ya, di Depok. Nanti PDIP pertimbangkan, kan Pilkadanya masih 2024,” imbuhnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Bakal Segera Umumkan Indonesia Sudah Memasuki Tahap Endemi COVID-19
Meski sudah diusung PSI, Kaesang memang belum memutuskan bergabung dengan partai politik (parpol) mana pun. Di sisi lain, Ketua DPC PDIP Solo FX Hadi Rudyatmo sempat menyebut jika PDIP berharap Kaesang bisa masuk partai yang menaungi ayah dan kakak-kakaknya. Sebab, katanya, ada aturan satu keluarga harus memiliki partai yang sama. Adapun konsekuensi jika melanggar, dapat berujung pada pemecatan kader yang bersangkutan.
