Infografis
Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) angkat bicara terkait isu kontrak politik antara calon presiden Ganjar Pranowo dengan PDIP yang menyebut penyusunan kabinet akan dilakukan sepenuhnya oleh partai, bukan Ganjar.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, informasi itu memang sudah beredar. Namun ia meragukan kebenaran informasi yang sebelumnya dihembuskan kader PSI Ade Armando.
"Informasi itu memang berseliweran, salah satunya yang sudah pasti menginformasikan adalah Ade Armando. Tapi kok saya meragukan informasi itu," kata Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (13/6/2023).
PPP sebagai partai pendukung Ganjar lantas membeberkan rekam jejak Ganjar yang dinilai merupakan sosok taat kontitusi. Terlebih Ganjar sebelumnya pernah menjabat sebagai anggota DPR hingga gubernur.
"Apa iya hak prerogratif seorang presiden dia gak tahu. Pasti Pak Ganjar tahu dan namanya membentuk kabinet itu hak prerogratif dari presiden. Pak Ganjar itu tahu, Bu Mega pasti itu tahu karena beliau pernah jadi presiden. Jadi saya meragukan klaim dari Ade Armando itu," kata Baidowi.
Menurut Baidowi apa yang menjadi pernyataan Ade Armando memang konteksnya bertanya, bukan menuduh. Karena itu, ia hanya menjawab pertanyaan Ade Armando mengenai ada kontrak politik Ganjar dengan PDIP.
"Namanya orang bertanya ya kita jawab, kan gitu. Kita jawab bahwa belum pernah mendengar itu secara resmi dan kami meragukan informasi tersebut marena semua tahu konsitusi telah mengatur, hak prerogratif menyusun kabinet itu ada di presiden," tuturnya.
Sementara, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah membantah jika bakal calon presiden Ganjar Pranowo memilki kontrak politik dengan PDIP. Kontrak politik yang dimaksud yakni apabila Ganjar menang Pilpres maka nanti penyusunan kabinet pemerintahan akan dilakukan sepenuhnya oleh PDIP.
"Jadi saya tegaskan tidak ada kontrak politik apa pun antara PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar Pranowo. Satu-satunya kontrak politik beliau dengan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat," kata Said Abdullah kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).
Baca Juga: Ganjar Pranowo Respons Isu Kontrak Politik dengan PDIP, Denny Siregar: Clear Ya
"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden, pos menteri strategis ditentukan oleh PDI Perjuangan," sambungnya.
Ia menilai, ada pihak-pihak yang sengaja coba-coba memframing seolah-olah Ganjar dengan PDIP memiliki kontrak politik. Dengan adanya framing itu, kata dia, justru mengkerdilkan Ganjar sebagai bacapres.
"Manuver-manuver seperti itu berniat jahat, merusak citra diri Pak Ganjar seolah-olah beliau hanya boneka," tuturnya.
Said bahkan menyebut, mereka yang beropini kursi kabinet akan ditentukan oleh PDIP bila Ganjar Pranowo menjadi presiden adalah brutus.
"Seolah-olah memberikan dukungan ke Ganjar Pranowo, tapi terus merusak hubungan Pak Ganjar dengan PDI Perjuangan dengan membangun fitnah-fitnah," ujarnya.
Untuk itu ia menegaskan, PDIP tidak akan tinggal diam dan tidak akan membiarkan fitnah tersebut bertebaran. Ia menegaskan, justru yang ada kekinian PDIP solid.
"Kader kader PDI Perjuangan bersama partai partai lain yang mendukung Pak Ganjar seperti PPP, Hanura dan Perindo turun ke bawah bersama sama dengan para relawan mengajak rakyat memilih Pak Ganjar. Mereka mendukung Pak Ganjar dengan tulus. Kami telah identifikasi oknum hanya bermain di medsos lalu seolah olah paling terdepan mendukung Pak Ganjar, tetapi malah merusak suasana," pungkasnya.
Sebelumnya, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ade Armando mengungkapkan soal kontrak politik antara Ganjar Pranowo dengan partainya, PDIP.
Disebutkan Ade, isi kontrak politik itu berupa hilangnya hak-hak prerogatif Ganjar setelah resmi menjadi Presiden ke-8 RI.
Penentuan menteri, lanjutnya, hingga jabatan posisi strategis di pemerintahan menjadi ketentuan partainya, PDIP, bukan Ganjar.
"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dengan PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP," tulis Ade, dalam akun Twitter pribadinya, @adearmando61, dikutip Liberte Suara, Senin (12/6/2023).
Atas dasar itu, Ade meminta segera ada klarifikasi soal hal ini. Ia juga berharap kabar tersebut tidak benar.
"Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," tambahnya dalam cuitan itu.
