Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menjadi sorotan usai menggunakan mandor orang asing atau bule untuk pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Negara (IKN). Kabar tersebut disampaikan oleh Luhut pada saat rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Gedung DPR RI, Jumat (9/6/23).
Alasan penggunaan mandor tersebut yakni Luhut menilai kualitas pekerjaan serta bangunan adalah kuncinya. Luhut tidak ingin melihat Istana Presiden di IKN yang terletak di Kalimantan itu tidak menarik. Oleh sebab itu, Luhut pun mengajukan agar menggunakan mandor dari luar negeri setelah melaporkannya ke Presiden Joko Widodo.
"Kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya sudah lapor Pak Presiden, pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Supaya jangan nanti Istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus," jelas Luhut dalam kesempatan yang sama.
Pemilihan mandor bule itu dilakukan pasca ditugasi oleh Presiden Jokowi agar menjadi Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN. Pernyataan itu pun menuai kontroversi dari berbagai kalangan.
Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Boyong PNS Kemenkeu ke IKN Mulai 2024
Luhut menekankan adanya pengawasan infrastruktur itu karena target pemerintah tahun depan melaksanakan upacara bendera pada 17 Agustus mendatang di sana. Luhut juga mengaku telah melakukan identifikasi untuk penawaran ke investor yakni terhadap skema insentif, model bisnis, rencana pengembangan, dan status tanah di IKN.
Luhut telah mengunjungi IKN sebanyak 2 kali dan menawarkan proyek investasi kepada sejumlah negara asing termasuk Singapura. Luhut menilai Singapura sangat antusias. Ia juga memastikan besarnya minat investor terhadap pembangunan IKN. Salah satu pakar pengembang asal China juga meminta agar dapat segera masuk.
Langkah ini ditempuh karena faktor lahan dan harga di IKN berperan penting dalam mengembangkan IKN. Luhut pun ingin agar segera ada taksiran harga untuk menghitung lahan.
Demi mewujudkan pembangunan IKN agar segera dipakai pada 2024 mendatang, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pun menggelontorkan dana Rp62,27 triliun. Dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyampaikan dari anggaran 2020 hingga 2023, sudah keluar dana sebesar Rp36,72 triliun. Basuki juga menyampaikan sejak 2020 hingga Maret 2023, progres pembangunan IKN mencapai 29,37%.
Baca Juga: Luhut Ungkap Alasan Pilih Mandor Bule Di Proyek IKN: Jangan Nanti Istana Jadi, Kualitas Tidak Bagus
Pada progress pembangunan 29,73% tersebut, terdapat 39 paket pekerjaan dengan nilai Rp24,16 triliun. Sisanya yakni 37 paket dengan total Rp21,41 triliun.
"Jadi hitungan kami untuk IKN 2020 sampai 2024 di sekitar Rp62,27 triliun sebanyak 76 paket pekerjaan," jelas Basuki dalam Rapat Kerja Bersama Komisi V DPR RI, Rabu (7/6).
Kontributor : Annisa Fianni Sisma
