Infografis
Politisi PKS ini juga menegaskan bahwa warga negara Indonesia harus memiliki kedaulatan dalam bentuk pemilikan properti di IKN. Terlebih, Mardani juga mengingatkan terkait regulasi yang menyatakan bahwa WNA tak bisa memiliki hak milik, namun hanya hak pakai properti.
Tiga 'serangan' pengamat politik: Singgung jaminan investasi, konflik, dan obral hak bangun
Senada dengan Mardani, Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah juga turut menilai ada beberapa isu saat presiden melayangkan ajakan tersebut.
Trubus dalam keterangannya, Minggu (11/6/2023) menegaskan bahwa salah satu masalah yang ditimbulkan yakni rentannya jaminan hukum investasi yang masih abu-abu.
Trubus juga mengkhawatirkan ajakan Jokowi akan mendatangkan konflik antara warga lokal IKN dengan warga asing.
Tak cukup di situ, Trubus menjelaskan pemberian HGU dan HGB yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 masih menyimpan segudang masalah laten.
PDIP bela Jokowi
Meski kontroversial, ajakan Jokowi juga turut disambut baik oleh Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Hasto pada Jumat (9/6/2023) menilai langkah Jokowi bagus dari sisi marketing. Sebab, Jokowi dalam kunjungan ke luar negeri selalu mempromosikan para warga asing untuk berinvestasi di Indonesia.
Hasto juga turut menilai bukti keberhasilan Jokowi di perekonomian dunia tercermin dari G20 beberapa waktu lalu.
