Infografis
Di sisi lain, Pelaksana Harian Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), Ronald Sulistianto, menilai bahwa industri bauksit Indonesia belum siap untuk melakukan hilirisasi pengolahan. Jika dilihat dari prosesnya hingga kini, menurutnya akan banyak masalah.
Ia juga meyakini tidak akan ada smelter terbaru. Adapun salah satu penyebabnya, kata Ronald, yaitu jumlah smelter baru sebanyak empat unit dengan kapasitas 4,3 juta ton setiap tahun yang kelihatannya dipaksakan oleh pemerintah. Ia pun menilai bauksit dan nikel yang tak bisa disamakan.
Tak hanya itu, industri bauksit di Indonesia juga menurut Ronald masih sulit dari segi biaya. Misalnya saja, untuk membangun smelter, modal yang diperlukan bisa mencapai US$1,2 miliar untuk kapasitas olahan 2 juta ton per tahun. Pemerintah dalam hal ini bahkan belum ingin menerima proposal yang diajukan tiap pelaku industri.
Hal serupa juga diserukan Anggota Komisi VII DPR, Nasyirul Falah Amru. Menurutnya, pembangunan smelter bauksit tidak begitu didukung oleh lembaga pemberi pinjaman. Sehingga, kata dia, pemerintah seharusnya bisa mempermudah jalan jika ada investor asing yang ingin memberikan dana.
Lalu, kebijakan larangan ekspor bauksit disebut-sebut masih berpotensi menuai resistensi dari organisasi perdagangan dunia (WTO). Sebab situasi sama sempat terjadi pada nikel. Di mana Indonesia kalah dalam sengketa melawan dengan Uni Eropa soal larangan ekspor nikel. Namun, ada perlawanan dengan mengajukan banding.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
