Infografis
Suara.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail angkat bicara soal kisruh proyek mangkrak yang diungkit mantan komisaris Ancol, Thomas Trikasih Lembong. Ismail berencana melakukan pemanggilan kepada Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol (PJA) untuk melakukan klarifikasi.
Ismail mengatakan, pihaknya berwenang mendengar keterangan soal dugaan tersebut karena Ancol merupakan mitra Komisi B yang mengawasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
"Kita akan panggil dalam rapat rutin dengan mitra kerja SKPD termasuk juga BUMD. Nanti kita akan gali di rapat kerja, karena saya tidak mau info yang tidak valid dan simpang siur," ujar Ismail saat dihubungi, Jumat (9/6/2023).
Ismail mengatakan, memang sempat ada pengembangan usaha di Ancol yang terhambat. Hal ini terjadi lantaran Pandemi Covid-19 yang membuat kegiatan pariwisata terhenti.
"Proyek di Ancol yang mangkrak ada banyak faktor. Pertama, proyek itu dicanangkan ketika ada Covid-19, sehingga secara finansial tidak jadi prioritas yang dituntaskan. Juga karena ada beberapa ada proses penggantian sampai dua kali sampai tiga kali direktur utama dan jajarannya," ucap Ismail.
Lebih lanjut, mengenai isu dualisme di tubuh Ancol yang menyebabkan masalah atas roda perusahaannya, Ismail bakal menelusuri lebih jauh.
Pihaknya juga berencana menghadirkan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BPBUMD) nanti.
"Saya pikir ini sudah waktunya BPBUMD melakukan pembenahan dan fungsinya, sehingga jangan lagi ketika aspek finansial sudah tidak ada masalah, justru terganjal oleh masalah internal. Makanya kita akan lihat sejauh mana BPBUMD membenahi," katanya.
Sebelumnya, Thomas Trikasih Lembong menyebut sejumlah proyek di kawasan Ancol mangkrak akibat ketidakmampuan manajemen mengelola aset. Seperti pembangunan hotel bintang lima persis di samping Putri Duyung terbengkalai.
Baca Juga: Kawasan Wisata Ancol Ditutup
Selain itu, mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini menyinggung pengelolaan ABC Mall atau Ancol Beach City yang berada di kawasan Pantai Karnaval Ancol, lantaran buruknya kualitas pembangunannya. Operasional aset yang pengelolaannya dipegang oleh dua pengusaha berkongsi ini terpaksa mandek lantaran adanya konflik internal.
