Infografis
Suara.com - Calon bakal presiden (capres) Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan dari Partai Perindo. Ganjar mengungkapkan kalau dukungan itu akan meningkatkan elektoralnya dengan memanfaatkan media yang dimiliki Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo.
Direktur Remotivi Muhamad Heychael menilai, pernyataan yang disampaikan Ganjar dengan kapasitasnya sebagai bakal calon presiden, mempromosikan pelanggaran konstitusi.
"Media dalam kontestasi politik kita adalah bargain (tawaran) yang menggiurkan. Sayangnya, untuk calon presiden bicara terbuka keuntungan mendapat dukungan Perindo dan media-media dibelakangnya, secara tidak langsung sebenarnya tengah mempromosikan pelanggaran konstitusi," tegas Heychael dihubungi Suara.com, Jumat (9/6/2023).
Dia merujuk pada Undang-Undang Penyiaran, bahwa media penyiaran digunakan untuk kepentingan publik, dan harus berimbang alias tidak berat sebelah.
"Padahal kita tahu, dalam Undang-Undang penyiaran ada azas bahwa media mesti berimbang," katanya.
"Bahwa frekuensi siaran televisi-televisi yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo adalah milik rakyat. Karenanya, ia semestinya tidak boleh dikangkangi oleh kepentingan politik salah satu pihak," tegas Heychael.
Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo adalah bos MNC Grup yang menaungi media besar di Indonesia, seperti stasiun televisi, radio, hingga media online atau daring.
Manfaatkan Media yang Dimiliki Ketua Perindo
Ganjar meyakini dengan dukungan dan bergabungnya Partai Perindo di Pilpres 2024 bisa membantu dalam pemenangannya. Terlebih Perindo sendiri memiliki modal kekuatan yakni media massa.
Baca Juga: Bertemu TGB, Ganjar Pranowo Didoakan Jadi Presiden
Ganjar awalnya menyampaikan, jika PDIP sudah memiliki peta elektoral untuk menghadapi Pemilu 2024. Peta itu juga sudah disusun rapih oleh Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo.
