Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan mendorong kadernya untuk mengupayakan revisi atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Revisi ini berkaitan dengan perubahan masa jabatan Kepala desa.
Hal ini menjadi salah satu rekomendasi eksternal dalam Rakernas III PDIP. Rekomendasi eksternal tersebut dibacakan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam penutupan Rakernas di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2023).
"Mengupayakan perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 Tahun untuk tiga periode menjadi 9 tahun untuk dua periode," kata Puan.
Kemudian ia menambahkan, rekomendasi tersebut bukan dilakukan tanpa sebab. PDIP mendorong desa sebagai pusat kemajuan untuk mewujudkan desa kuat, Indonesia bermartabat.
"Berkaitan hal tersebut, PDI Perjuangan mendorong stabilitas dan kesinambungan pemerintahan desa," ujarnya.
Selain itu, Puan juga menyampaikan jika dalam rekomendasi eksternal berisi apresiasi PDIP terhadap UNESCO, The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, atas penetapan tiga arsip pidato Bung Karno sebagai Memory of The World.
"Yaitu, pidato di depan Konferensi Asia Afrika Bandung pada tahun 1955, pidato di hadapan Sidang Umum PBB tahun 1960 berjudul “To Build The World a New” dan pidato pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non-Blok I di Beograd tahun 1961 sebagai Tiga Tinta Emas yang mewarnai pemikiran sosial, politik, dan ekonomi Internasional pada abad ke-20," tuturnya.
Setelah itu, Rakernas III partai mendukung upaya pemerintahan Presiden Joko Widodo di dalam mengambil inisiatif perdamaian dunia atas berbagai persoalan geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, ketegangan di Laut Tiongkok Selatan, konflik di Timur Tengah, dan berbagai persoalan geopolitik lainnya.
Berikutnya, Rakernas III PDIP mendukung sepenuhnya Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “Fakir Miskin dan Anak-anak Telantar Dipelihara Oleh Negara”.
"Dalam upaya ini, Tiga Pilar Partai bergotong-royong dan menggunakan seluruh kebijakan politik partai guna menghapus kemiskinan ekstrem sebagaimana ditargetkan oleh pemerintah pada 2024," tutur Puan.
