Infografis
Suara.com - Proposal perdamaian Ukraina - Rusia yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto mendapat kecaman publik. Pasalnya, proposal yang diajukan Prabowo dianggap penuh dengan blunder. Pengajuan proposal perdamaian ini pun ditolak mentah-mentah oleh Ukraina. Kecaman pun muncul dari banyak pihak yang menganggap ide Prabowo ini kurang tepat.
Lalu, apa alasan Prabowo dianggap blunder dalam pengajuan proposal ini? Simak inilah selengkapnya.
1. Ukraina anggap Indonesia tak pengaruhi Rusia
Pengajuan proposal perdamaian yang diajukan Prabowo ini berisi soal saran untuk melakukan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina dengan menjauhi titik gencatan senjata sejauh 15 kilometer. Namun, hal ini ditolak mentah-mentah oleh Ukraina.
Baca Juga: CEK FAKTA: Prabowo Subianto dan Susi Pudjiastuti Promosi AC Mini Jepang
Menhan Ukraina Oleksii Reznikov mengungkap bahwa usulan Prabowo ini tak akan mempengaruhi Rusia dari segi manapun karena permasalahan ini adalah permasalahan bilateral, bukan masalah global. Hal ini pun dianggap hanya memperkeruh suasana.
2. Menhan Ukraina sebut ide Prabowo aneh
Tak hanya itu, Menhan Ukraina Oleksii Reznikov juga menyebut Prabowo sebagai mediator "aneh" atas pengajuannya dalam proposal perdamaian tersebut. Situasi genting di Ukraina pun dianggap tak langsung selesai hanya dengan menjalankan proposal dari Prabowo.
"Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami, apalagi dengan rencana aneh ini," lanjut Oleskii melalui AFP.
3. Ide referendum dianggap kurang tepat
Baca Juga: Prabowo Subianto Kedatangan Dubes Rusia, Bahas Proposal Perdamaian?
Ide referendum yang juga diajukan Prabowo untuk penyelesaian konflik Rusia - Ukraina juga dianggap tidak tepat. Konflik bilateral yang mengganggu keseimbangan global ini pun dianggap sebagian orang dapat diselesaikan dengan dialog dibanding referendum. Hal ini pun semakin membuat Prabowo dianggap blunder.
Berbagai pihak pun menganggap proposal perdamaian yang diajukan Prabowo ini tak mencerminkan seorang menteri yang seharusnya bersikap teguh terhadap konstitusi. Ide referendum tersebut pun dianggap menyalahi prinsip konstitusi negara manapun.
Prabowo pun menyampaikan proposal perdamaian ini saat menghadiri forum International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 2023 di Singapura, Sabtu (3/6/2023).
"Kemudian PBB menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," ucap Prabowo saat menjadi panelis pada pembahasan konflik Ukraina - Rusia tersebut.
Kontributor : Dea Nabila
