Infografis
Suara.com - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tengah mendapat sorotan lantaran menganggarkan masing-masing Rp 14,4 miliar dan Rp 4,8 miliar untuk renovasi ruang kerja anggota dan renovasi toliet. Sorotan ini juga disampaikan Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Sekjen MPR dan DPD RI.
Wayan meneruskan kritikan yang datang lebih dulu dari media mengenai anggaran renovasi ruang anggota dan toilet DPD.
"Kritik dulu ini bukan bukan kritik saya. Media ini pak ada Rp14 M untuk ruangan anggota kemudian ada Rp 4,8 miliar untuk toilet ini diserang habis oleh media pak," kata Wayan, Kamis (8/6/2023).
Wayan kemudian meminta penjelasan kepada Sekjen DPD Rahman Hadi mengapa bisa keluar anggaran sebesar nilai tersebut untuk renovasi ruang anggota dan ruang toilet.
Baca Juga: Denny Indrayana Minta Jokowi Dimakzulkan, PKN: Seperti Pendekar Mabuk
"Sementara kalau kita lihat di halaman belanja barangnya Rp 119 M, bapak bisa menjelaskan kepada kami agar saya bisa mendukung program ini atau bapak elaborasi kembali mengenai dua hal ini yang disorot," ujarnya.
![Anggota Komisi III DPR, I Wayan Sudirta. [Dok.Antara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2022/01/14/38780-anggota-komisi-iii-dpr-i-wayan-sudirta.jpg)
Klarifikasi Anggaran
Menjawab sorotan itu, Sekjen DPD Rahman Hadi memberikan penjelasan.
Ia mengklaim penganggaran mengenai dua hal tersebut sudah disetujui Komisi III pada tahun lalu.
"Tadi ada isu di media ada Rp14 M untuk perbaikan ruang anggota, itu sudah dibahas di tahun lalu, di ruang ini juga sempat pertanyaan dari Komisi III dan kemudian mendapat persetujuan," kata Rahman.
Rahman menjelaskan ruang anggota DPD memang belum lernah direnovasi sama sekali sejak gedung DPD dibangun lasa 2002 dan dioperasikan pada 2004. Ia berujar usulan sebelumnya pernah disampaikan pada 2019 bersamaan denhan renovasi ruang anggota DPR.
Tetapi usualan tersebut kemudian ditunda lantaran pandemi Covid-19. Adapun usulan kembali disampaikan pada 2022 untuk pengerjaan 2023.
Rahman menyampaikan agaran sekitar Rp14 miliar diperuntukan untuk merenovasi ruang 34 sekretariat provinsi dan 136 ruang kerja anggota DPD.
"Artinya kurang lebih satu ruangan itu kurang lebih Rp 50 juta," kata Rahman.
Rahman mengatakan pihaknha sudah berkoordinasi Dirjen Cipta Karya PUPR dan Bappenas untuk mengkalkulasi anggaran renovasi hingga muncull di angka sekitar Rp14 M.
"Dan sudah kami laksanakan, untuk saat ini awal lelang elektronik sehingga wartawan mendapatkan itu karena adanya pengumuman lelang elektronik jadi keterbukaan informasi," tuturnya.
Sementara itu, untuk anggaran toilet diperuntukan untuk toilet di gedung A dan gedung B DPD yang terdiri dari 4 lantai. Adapun anggaran sebesar Rp 4,8 miliar sudah berdasarkan kalkulasi dan rekomendasi PUPR hingga Bappenas.
"Disetujui juga dalam forum Komisi III ini dan akan dilaksanakan dan saat ini sedang dilaksanakan persiapan untuk lelang. Jadi, semuanya belum dilakukan, tapi bukan untuk tahun anggaran yang akan datang, itu adalah tahun anggaran 2023," kata Rahman.
