Cek Fakta
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-III PDIP hari kedua tidak ada pembahasan mengenai bakal calon wakil presiden untuk pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
"Terkait dengan cawapres kan kita sudah secara empiris dua kali, di 2014, 2019, ini nama-nama yang masuk ini tidak dibahas dalam Rakernas," kata Hasto dalam konferensi persnya di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023).
Ia menjelaskan, jika Rakernas III PDIP hari kedua akan membahas hal-hal strategis terkait pemenangan Pemilu 2024. Misalnya penyiapan saksi, hingga pelatihan juru-juru kampanye.
"Rakernas ini membahas gerakan mesin partai, penggalangan tokoh strategi pemenangan pemilu, persiapan saksi yang sangat detail, pelatihan juru kampanye, pelatihan kaum milenial dan gen z agar mereka terlibat dalam demokratisasi ini, kemudian visi misi," ungkapnya.
Baca Juga: Momen Megawati Tersenyum Dinyanyikan Lagu 'Ganjar Siji Ganjar Kabeh', Yakin Akan Populer
![etua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (tengah) berbincang dengan Presiden Joko Widodo (kiri), dan bakal Capres Ganjar Pranowo (kanan) saat sesi konferensi pers Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (6/6/2023). [ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/06/06/21630-megawati-ganjar-megawati.jpg)
Terkait persoalan cawapres untuk Ganjar, Hasto mengatakan, nantinya akan ada tim khusus yang akan dipimpin langsung Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
Nantinya juga Megawati akan berkomunikasi dengan para pimpinan parpol pendukung Ganjar, terlebih dengan Presiden Jokowi.
"Nah, terkait dengan cawapres itu nanti ada tim khusus, dipimpin oleh langsung ibu ketua umum disitu ada mas Prananda ada mba Puan, dan ini secara dinamis kemudian ibu ketua umum secara periodik juga berkomunikasi dengan bapak Presiden Jokowi dan juga dengan para ketua umum yang sudah menyatakan dukungan terhadap pak Ganjar ini nanti ada komunikasi," pungkasnya.
Cawapres Ganjar
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto, membenarkan perihal nama-nama yang dipaparkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sebelumnya terkait figur-figur cawapres yang ada dalam peta PDIP.
Bahkan, Hasto mengungkapkan, terdapat pula nama Menteri PUPR yakni Basuki Hadimuljono yang juga diusulkan sebagai pendamping Ganjar.
"Nama-nama yang disampaikan mbak Puan kemarin betul. Bahkan muncul juga nama pak Basuki menteri PUPR. Karena beliau ada ini dari daerah aceh mengalami kemajuan, Papua mengalami kemajuan, Sumatera palembang alami kemajuan dalam pembangunan infrastruktur kemudian NTT mengalami kemajuan, ada yang diusulkan pak Basuki yang dikatakan pak Jokowi sebagai bapak infrastruktur," kata Hasto dalam konferensi persnya di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (7/6/2023).
![Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarnoputri (kedua kanan) memberikan keterangan disaksikan Presiden Joko Widodo (tengah), bakal Capres Ganjar Pranowo (kanan), Ketua DPP Puan Maharani (kedua kiri) dan Ketua DPP Prananda Prabowo (kiri) saat sesi konferensi pers Rakernas PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (6/6/2023). [ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay].](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/06/06/35760-jokowi-ganjar-megawati-elite-pdip.jpg)
Kendati begitu, kata dia, nama-nama yang ada dalam peta PDIP tersebut akan ditelaah atau dipertimbangkan oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Nama-nama ini nanti ibu ketua umum. Tinggal kemudian setelah ditelaah dari seluruh aspek kemudian berdialog dengan para ketua umum partai lain, terutama bapak presiden," ungkapnya.
Adapun Hasto menyampaikan, dalam arahan Megawati dalam pembukaan Rakernas dan pada saat melakukan pertemuan Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan disebutkan jika pasangan capres-cawapres yang akan diusung PDIP bukan semata demi kepentingan partai tapi seluruh kepentingan bangsa dan negara.
"Bahwa capres dan cawapres yang diusung oleh pdi peejuangan sepenuhnya bukan untuk kepentingan partai semata, tapi sepenuhnya, jauh di atas segala-galanya adalah untuk kepentingan bangsa dan negara. Sama dengan 2019 ketika diputuskan bapak presiden Jokowi dan KH H Maruf Amin, untuk bangsa dan negara," pungkasnya.
