Infografis
Suara.com - Trotoar di depan Kantor Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS) di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat ditutup dan dijaga ketat. Padahal, gedung ini berbatasan dengan Istana Wakil Presiden dan Balai Kota DKI Jakarta. Namun, akses pejalan kaki diketahui hanya sampai depan Istana Wakil Presiden saja.
Perbatasan trotoar Kedubes AS dan istana dipisahkan oleh pembatas beton serta kawat berduri. Pembatasan ini bahkan melebar hingga kendaraan tak bisa melintas terlalu dekat. Penutupan itu lantas menjadi polemik, karena dianggap mengganggu kenyamanan publik khususnya bagi para pejalan kaki.
Sudah Ditutup Sejak Jokowi Jadi Gubernur DKI
Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus, menyebut bahwa pihaknya sudah memprotes penutupan itu sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia mengatakan trotoar adalah hak warga negara, namun pemerintah seolah tak berani menindaklanjuti.
Baca Juga: Blokade Trotoar di Depan Kedubes AS Sudah Lama Tuai Polemik, Pemprov DKI Janji Cari Solusi
Lebih lanjut, Alfred juga mengungkap jika trotoar di Jalan Medan Merdeka Selatan baru selesai direvitalisasi oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta. Namun, proses itu hanya dilakukan hingga depan Istana Wakil Presiden. Sehingga, para pejalan kaki masih belum bisa memakai akses tersebut.
Diprotes Warga
Salah satu warga Jakarta, mengaku pernah diusir oleh petugas keamanan karena berjalan di trotoar Kedubes AS. Ia pun mengeluh jika kebijakan ini merugikan dirinya sebagai pejalan kaki. Sebab, ia bersama orang temannya terpaksa berjalan sampai ke wilayah depan Istana Wakil Presiden.
Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred jjga menyesalkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI yang bertahun-tahun masih belum mengambil tindakan atas permasalahan ini. Padahal, trotoar itu, katanya, milik negara Indonesia. Ia lantas menilai pemerintah gagal mengutamakan hak para pejalan kaki.
Dituntut Koalisi Pejalan Kaki
Baca Juga: Larang Foto Blokade Trotoar di Depan Kedubes AS, Satpam ke Jurnalis: dari Mana Mas?
Koalisi Pejalan Kaki menuntut agar trotoar depan Kedubes AS di Jl Medan Merdeka Selatan, bisa dibuka. Tak hanya itu, Kelompok Pemerhati Hak Pedestrian, dan Komunitas Pejalan Kaki, pun ikut meminta pembukaan trotoar yang telah lama ditutupi barier beton serta kawat berduri tersebut.
Anggota DPRD Ikut Mengkritik
Permasalahan trotoar depan Kedubes AS itu turut dikritik anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PKB, Hasbiallah Ilyas. Ia menilai Pemprov DKI kurang gesit dalam menangani aduan warga. Padahal, trotoar telah tertutup sejak lama sampai membuat pejalan kaki harus berjalan dengan kendaraan.
"Ini (soal trotoar di depan Kedubes AS) permasalahannya penanganan di pemdanya agak lambat nih," ujar Ilyas kepada wartawan, Senin (5/6/2023)
Kritik juga datang dari anggota DPRD DKI Fraksi Gerindra, Syarif. Ia berharap pihak Dinas Bina Marga DKI, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), dan Kedubes AS bisa menemukan solusi yang baik Sebab, ide Dinas Bina Marga DKI untuk membuat jalur pengalihan bagi pejalan kaki, menurutnya tak menunjukkan simpati.
"(Terkait) Jawaban Bina Marga yang akan mencari trotoar alternatif baru untuk pejalan kaki tidak simpatik, terlalu terburu-buru, dan tidak wibawa," tutur Syarif kepada wartawan, Selasa (6/6/2023).
Respons Dubes AS: Siap Buka Trotoar
Usai diprotes, Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Republik Indonesia (RI), Sung Y Kim, angkat bicara. Dalam keterangannya, ia menyatakan siap membuka trotoar di depan kantor Kedubes AS dan akan berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia.
Adapun pernyataan Dubes AS itu disampaikan melalui akun Twitter resminya, @USAmbIndonesia. Kemudian, apa yang ia tulis diterjemahkan akun Twitter Kedubes AS di Jakarta, @usembassyjkt. Tujuannya, mempermudah warganet memahami keterangan Sung Y Kim.
"Aksesibilitas, keamanan, dan walkability adalah faktor pertimbangan penting untuk kota besar seperti Jakarta. Kami menyambut baik dan menantikan kerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk pembukaan kembali trotoar di depan Kedubes AS," tulis Sung Y Kim, Selasa (6/6/2023).
Sementara itu, dikatakan Kepala Pusat Data dan Informasi Dinas Bina Marga DKI, Wiwik Wahyuni, pembahasan ini akan digelar pada Rabu (7/6/2023) hari ini. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga menyebut hal serupa saat ditanya soal cuitan Dubes AS tentang trotoar tersebut di Twitter.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
