Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyarankan eks Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bisa menggunakan kerangka berpikir intelektual saat melayangkan pernyataan ke publik.
Hal itu disampaikan Hasto usai Denny Indrayana melayangkan surat terbuka yang ditujukan ke Ketua DPR RI Puan Maharani meminta DPR melakukan hak angket untuk melakukan proses pemakzulan terhadap Presiden Jokowi lantaran telah melakukan cawe-cawe.
"Beliau (Denny Indrayana) ini, kan, sosok akademisi, ya, harus berbicara menggunakan kerangka berpikir intelektual. Jangan berbicara tentang perasaan, apalagi berbicara tentang pemakzulan," kata Hasto.
Ia mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden RI dalam sistem politik di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat.
Dari situ, kata dia, legitimasi terhadap pemimpin Indonesia terpilih sangat kuat dan tidak bisa asal dimakzulkan.
"Dalam sistem politik ketika presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, legitimasi dan legalitas pemimpin nasional itu sangat kuat. Tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Itu harus melalui mekanisme yang tidak mudah," tuturnya.
"Jadi, harus paham Bung Denny terhadap sistem politik kita. Makna pemilu presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung itu jaminan terhadap sistem," sambungnya.
Hasto lantas mengajak Denny untuk sekadar melihat Pemilu 2009 ketika yang bersangkutan menyinggung isu pemakzukan terhadap Jokowi.
Ia mengatakan, diduga instrumen negara dipakai pada Pemilu 2009, sehingga satu partai politik di lingkaran rezim kala itu bisa mengalami lonjakan suara secara signifikan sebesar 300 persen.
Baca Juga: Gerakan Manis Demokrat Hingga Koalisi Perubahan dan PDI Perjuangan Penentu Pilpres 2024
"Nah, kalau berbicara pemakzulan, Pak Denny saya ajak untuk coba evaluasi pemilu yang terjadi pada tahun 2009, ketika instrumen negara digunakan, sehingga ada partai politik yang bisa mencapai kenaikan 300 persen," ujarnya.
