Infografis
Suara.com - Kedutaan Besar Ukraina untuk Indonesia angkat bicara mengenai proposal damai dengan Rusia yang diajukan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Duta Besar Ukraina Vasyl Hamianin menyampaikan referendum mustahil digelar di Ukraina dekat-dekat ini. Sebab wilayah tersebut diakui dunia sebagai wilayah Ukraina, bukan Rusia.
"Kami menghargai perhatian Indonesia, yang tampaknya telah menarik kesimpulan berdasarkan sejarahnya sendiri, terhadap masalah pemulihan perdamaian di Ukraina," kata Vasyl dalam keterangannya, Senin (5/6/2023).
"Akan tetapi, tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan Federasi Rusia, sehingga tidak mungkin mengadakan referendum di sana," lanjutnya.
Selain itu, Vasyl menilai beberapa wilayah di Ukraina kini sudah direbut paksa oleh Rusia dan berubah medan pertempuran.
"Setelah Federasi Rusia melancarkan agresinya, rusia menduduki Krimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Fakta ini tercatat dalam dokumen resmi PBB," ujar Vasyl.
Oleh sebab itu, Vasyil menyebut solusinya bukan referendum, tapi penarikan seluruh pasukan Rusia dari wilayah Ukraina.
"Rusia harus menarik pasukannya dari wilayah Ukraina, dan batas-batas teritorial Ukraina yang diakui secara internasional harus dipulihkan. Kami tidak menerima skenario lain selain itu," jelas Vasyl.
Vasyl turut menolak gencatan senjata yang diusulkan Prabowo. Pasalnya gencatan senjata justru dapat memberikan kesempatan Rusia untuk menyusun serangan baru untuk terus menggempur Ukraina.
Baca Juga: CEK FAKTA: Nasib Prabowo Mengenaskan, Ditendang dari Kabinet Jokowi
"Gencatan senjata tanpa adanya penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina hanya akan memberikan Rusia kesempatan untuk mengulur waktu. Menyusun kembali pasukannya, memperkuat posisinya di wilayah yang diduduki, dan mengumpulkan kekuatan untuk melancarkan gelombang agresi baru," kata dia.
Menurut Vasyl, cara untuk mewudujkan perdamaian di Ukraina adalah penarikan pasukan Rusia dari Ukraina. Dia mengajak Indonesia bergabung mendorong hal itu terlaksana.
"Inilah tujuan formula perdamaian Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. Kami mengundang Indonesia untuk bergabung dalam mengimplementasikan formula tersebut," tuturnya.
Usulan Damai Ditolak
Sebagau informasi, usulan damai tersebut disampaikan oleh sang Menhan RI di pertemuan menhan sedunia di International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Sabtu (3/6).
Prabowo kala itu menelurkan 5 poin solusi damai yang terdiri atas gencatan senjata, penarikan mundur pasukan Rusia dan Ukraina sejauh 15 kilometer dari posisi serangan masing-masing pihak, dan pembuatan DMZ (zona demiliterisasi) di wilayah antara pasukan Rusia dan Ukraina.
Sang Menhan RI tersebut juga mengusulkan pasukan penjaga perdamaian dan pemantau PBB, referendum di wilayah sengketa.
Referendum tersebut diperuntukan demi menentukan bagi warga di zona demiliterisasi tersebut ingin bergabung ke Rusia atau Ukraina.
Tak lupa, Prabowo menuntut agar dialog Shangri-La menemukan modus deklarasi sukarela yang bertujuan mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian.
Sayangnya, usulan Prabowo itu ditolak mentah-mentah oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Olekssi Reznikov.
Reznikov bahkan menuding rencana yang diutarakan oleh Prabowo datang dari Rusia, bukan dari Ukraina.
"Kedengarannya seperti rencana Rusia, bukan rencana Indonesia," kata Reznikov dalam dialog tersebut.
Reznikov langsung 'menyemprot' Prabowo habis-habisan dan menyebut usulannya aneh.
"Kami tidak membutuhkan mediator ini datang kepada kami dengan rencana aneh ini," tegas Reznikov.
Lebih lanjut, Reznikov menegaskan bahwa usulan Prabowo tak melihat situasi dari kacamata Ukraina yang menilai bahwa apa yang terjadi di daerah konflik di tanah Ukraina adalah genosida.
"Di wilayah pendudukan, pasukan Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan pada kemanusiaan dan genosida. Sekarang Rusia berusaha untuk mengganggu serangan balik Ukraina," sesal Reznikov.
