Infografis
Suara.com - Pakar Hubungan Internasional dari Universitas Airlangga Radityo Dharmaputra menilai proposal perdamaian yang diajukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengurai konflik Rusia dan Ukraina tidak masuk akal.
Menurutnya, usulan-usulan Prabowo tidak sesuai dengan kondisi di lapangan yang berkonflik, tidak mempertimbangkan konteks sejarah dan politik kawasan Eropa Timur, serta tidak sesuai dengan prinsip Indonesia sendiri.
Radityo menjelaskan, salah satu usulan Prabowo ialah gencatan senjata. Mengenai usulan ini, dia menyebut tidak akan ada yang bisa menjamin Rusia benar-benar menghentikan serangan bersenjata.
"Sejak awal perang, sudah ada banyak upaya gencatan senjata terutama oleh Turki. Tercatat sejak 28 Februari 2022 sudah ada belasan kali upaya tersebut. Hasilnya, nihil!" kata Radityo dalam pernyataannya yang dikutip pada Senin (5/6/2023).
Dia menyebut ada tiga halangan terjadinya gencatan senjata yaitu Rusia yang tidak menghentikan serangan meski negosiasi sedang berlangsung, adanya Tragedi Bucha yang membuat Ukraina trauma, dan kebiasaan Rusia yang disebut tidak pernah menepati janji.
"Jadi, seruan gencatan senjata harusnya ditekankan dulu pada Rusia agar menghentikan serangan dan menarik mundur pasukannya. Perlu ada jaminan keamanan dari negara-negara lain. Setelah itu, baru bisa ada komitmen lanjutan perundingan dalam bentuk apapun," tutur Radityo.
Usulan Prabowo selanjutnya ialah penarikan mundur pasukan sejauh 15 km dan pembentukan zona demiliterisasi (DMZ).
Radityo mengatakan, usulan tersebut masuk akal jika disampaikan pada awal terjadinya konflik.
Namun saat ini, Ukraina sudah menyiapkan serangan balik sehingga usulan tersebut menjadi tidak relevan.
Baca Juga: Ukraina Ogah Ikuti Resolusi Perdamaian Usulan Prabowo, Menhan Reznikov: Seperti Rencana Rusia
"Selain itu, berdasarkan kondisi sekarang, DMZ mau didasarkan pada posisi yang mana? Kalau asumsinya serangan di Belgorod juga bagian dari serangan balik, maka sebagian akan berada di wilayah Rusia. Kalau tidak, maka seluruh wilayah DMZ akan berada di wilayah Ukraina," papar dia.
"Parahnya, proposal ini juga menawarkan referendum bagi wilayah sengketa. Perlu dicatat, tidak ada wilayah sengketa di sini. Yang ada adalah wilayah Ukraina yang diambil secara ilegal oleh Rusia sejak 2014. Wilayah yang mana yang dimaksud oleh Prabowo?" sambungnya.
Sebelumnya, Menhan Ukraina yang berada di bahwa komando Presiden Volodymyr Zelenskyy menyebut usulan Prabowo sebagai hal yang aneh.
Usulan tersebut disampaikan oleh sang Menhan RI di pertemuan menhan sedunia di International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue 20th Asia Security Summit, Singapura, Sabtu (3/6/2023).
Prabowo menyampaikan lima poin solusi damai yang terdiri atas gencatan senjata, penarikan mundur pasukan Rusia dan Ukraina sejauh 15 kilometer dari posisi serangan masing-masing pihak, dan pembuatan DMZ (zona demiliterisasi) di wilayah antara pasukan Rusia dan Ukraina.
Dia juga mengusulkan pasukan penjaga perdamaian dan pemantau PBB, referendum di wilayah sengketa.
Referendum tersebut diperuntukan demi menentukan bagi warga di zona demiliterisasi tersebut ingin bergabung ke Rusia atau Ukraina.
Tak lupa, Prabowo menuntut agar dialog Shangri-La menemukan modus deklarasi sukarela yang bertujuan mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian.
