Infografis
Suara.com - Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay memastikan masih ada waktu untuk menunggu hasil judicial review terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 di Mahkamah Agung (MA), meski saat ini tahapan pemilu sedang dalam masa verifikasi baka calon legislatif.
Pernyataan tersebut disampaikan di depan Gedung MA, Jakarta Pusat pada Senin (5/6/2023).
"Ini prosesnya akan 30 hari ya, dan menurut saya, itu tidak ada masalah," katanya.
Pasalnya, dia menyebut dalam PKPU ruang perubahan untuk urutan, nama, daerah pemilihan masih bisa terjadi sebelum penetapan Daftar Calon Tetap (DCT).
"Jadi, ruang itu masih besar. Tidak bisa juga kita terima kalau ini jadi alasan," tegas Hadar.
"Berubah sistem (pemilu) pun kabarnya masih ada ruang kok. Mereka (KPU) ngaku begitu kan? Masa ini yang lebih kecil, ini yang dikatakan tidak ada ruangnya, tambah dia.
Perubahan PKPU
Sebelumnya, KPU bersama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sempat bersepakat untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 Pasal 8 Ayat 2.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan, perubahan ini dilakukan setelah banyaknya masukan perihal cara penghitungan 30 persen keterwakilan perempuan pada jumlah bakal calon DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Tak Kunjung Revisi PKPU 10/2023, Mantan Komisioner Sebut KPU Lakukan Pembohongan Publik
"Kami sepakat untuk melakukan sejumlah perubahan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023, terutama berkaitan dengan cara penghitungan 30 persen jumlah bakal calon DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota perempuan di setiap daerah pemilihan," kata Hasyim di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (10/5/2023).
