Berpotensi Tekan Emisi 6,9 Juta Ton CO2, Pemerintah Percepat Penggunaan Kendaraan Listrik

Iman Firmansyah Suara.Com
Senin, 05 Juni 2023 | 19:00 WIB
Berpotensi Tekan Emisi 6,9 Juta Ton CO2, Pemerintah Percepat Penggunaan Kendaraan Listrik
Kepala Staf Kepresidenen, Moeldoko, dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘Ekosistem Menuju Energi Bersih’, Senin (5/6/2023). (Istimewa)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Sebagai langkah menuju era Net Zero Emission (NZE) 2060, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mempercepat pembangunan kendaraan listrik.

Kepala Staf Kepresidenen, Moeldoko, menyampaikan transisi ke kendaraan listrik dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara signifikan, sekaligus mengakselerasi ekosistem secara keseluruhan.

"Jika dapat melakukan transisi 6 juta sepeda motor, Indonesia bisa menekan 3,45 juta ton CO2 equivalent pada 2025. Pada 2030 bisa menuju 9 juta motor, kita bisa menekan 5,275 juta ton CO2. Sementara di 2035 kalau bisa 12 juta motor, 6,9 juta ton CO2," ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) yang mengangkat tema ‘Ekosistem Menuju Energi Bersih’, Senin (5/6/2023).

Dilanjutkannya, transisi ke kendaraan listrik juga berdampak pada efisiensi APBN karena mengurangi subsidi impor bahan bakar minyak.

Baca Juga: GoEasy Perkenalkan Kabinet Penukaran Baterai Motor Listrik Tercepat

Maka dari itu, Moeldoko mendorong investasi di sektor kendaraan listrik agar dapat menjadi menjadi pemicu sekaligus pemacu pertumbuhan industri dan ekosistem kendaraan listrik serta energi bersih.

Menurut dia, dalam upaya mencapai target transisi energi, terutama dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, kendaraan listrik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan.

Pemerintah sendiri saat ini berupaya memperbanyak infrastruktur kendaraan listrik. Sehingga transisi ini dapat menciptakan ekosistem yang baik, termasuk dalam berbagai aspek terkait, seperti pendanaan dan pengelolaan baterai bekas.

Selain itu, Moeldoko menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ini sesuai dengan lingkungan kerja masing-masing. Pemerintah daerah juga harus berperan dalam memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung transisi ini.

“Masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah terkait dengan pendanaan, di mana perbankan yang masih belum memberikan dukungan yang masif dalam penyediaan layanan leasing kendaraan listrik,” imbuhnya.

Baca Juga: Produsen Motor Listrik Ini Berinovasi Ciptakan Pergantian Baterai dalam Tujuh Detik

Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Laksmi Dhewanthi menyebutkan bahwa dalam konteks kebutuhan energi yang harus dipenuhi, ekosistem kendaraan listrik menjadi sebuah bonus.

Dalam Nationally Determined Contribution (NDC), percepatan penggunaan kendaraan listrik adalah upaya tambahan dari skenario yang telah dirancang.

"Jika ada ekosistem baru yang terbentuk, maka kita akan mencapai tujuan tersebut lebih cepat,” sebutnya.

Menurutnya, upaya ini sangat penting dalam menurunkan Gas Rumah Kaca (GRK) dan menjaga ekosistem yang mendukung kehidupan. Terlebih, data ilmiah pada 2018 menunjukkan bahwa jika tidak ada tindakan yang dilakukan, kenaikan suhu rata-rata di akhir abad ini dapat melebihi 2 derajat Celsius.

Dampak dari kenaikan suhu tersebut akan berdampak negatif terhadap ekosistem yang mendukung kehidupan. Banyak spesies yang sensitif terhadap perubahan iklim berisiko punah.

"Kita harus meningkatkan ketahanan iklim sebagai salah satu langkah yang harus diambil," ujar dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI