Infografis
Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sempat mengajukan lima poin usulan untuk menghentikan perang antara Rusia dan Ukraina. Peneliti Studi Rusia dan Eropa Timur di Hubungan Internasional (HI) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Radityo Dharmaputra bersepakat dengan pihak Ukraina yang langsung menolak usulan Prabowo tersebut.
Radityo menilai kalau usulan perdamaian yang diajukan Prabowo tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, lima poin usulan itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan pada saat ini.
"Mengapa proposal Pak Prabowo langsung ditolak oleh Ukraina dan negara-negara Barat? Karena tidak masuk akal, tidak sesuai kondisi saat ini di lapangan, tidak mempertimbangkan konteks sejarah dan politik kawasan Eropa Timur, serta tidak sesuai prinsip Indonesia sendiri,” kata Radityo melalui akun Twitternya @RadityoDharmaP dikutip pada Senin (5/6/2023).
Adapun lima usulan yang ditawarkan Prabowo ialah gencatan senjata, penarikan mundur pasukan Rusia dan Ukraina sejauh 15 kilometer dari posisi serangan masing-masing pihak, dan pembuatan DMZ di wilayah antara pasukan Rusia dan Ukraina.
Baca Juga: Cek Fakta: Jokowi Usir Prabowo dari Istana usai Niat Busuknya Terbongkar, Benarkah?
Mantan Danjen Kopassus itu juga mengusulkan pasukan penjaga perdamaian dan pemantau PBB, referendum di wilayah sengketa.
Mengenai penarikan mundur pasukan sejauh 15 km dan pembentukan zona demiliterisasi (DMZ) yang diusulkan Prabowo dianggap Radityo sudah terlambat untuk dilakukan. Sebabnya, saat ini Ukraina berada di atas angin dan didukung oleh pernyataan dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy yang menyatakan Ukraina siap melakukan serangan balik terhadap Rusia.
“Lantas mendadak disuruh berhenti dan mundur? Jelas tidak masuk akal bagi Ukraina. Bagi Rusia, yang sekarang terdesak juga dengan krisis di wilayahnya sendiri, usulan ini masuk akal,” ujarnya.
Selain itu, Radityo mempertanyakan DMZ didasarkan pada posisi yang mana. Jika asumsinya serangan di Belgorod juga bagian dari serangan balik maka sebagian akan berada di wilayah Rusia.
Jika tidak, maka seluruh wilayah DMZ akan berada di wilayah Ukraina.
Baca Juga: PAN Konsisten Dukung Erick Thohir Jadi Cawapres untuk Pilpres 2024
“Tentu Ukraina tidak bisa menerima itu. Bagaimana mungkin negara agresor seperti Rusia dibiarkan menginvasi, lalu diberi hadiah bisa menguasai sebagian wilayah yang diambil? Selain berlawanan dengan prinsip integritas wilayah, juga malah menjadi insentif bagi negara ‘kuat’,” ujarnya.
Lebih lanjut, Radityo juga menilai tawaran referendum di wilayah sengketa sebagai sesuatu yang sangat keliru. Hal tersebut dikatakannya karena tidak ada wilayah sengketa dalam perang antara Rusia dengan ukraina.
“Wilayah yang mana yang dimaksud oleh Prabowo? Kalaupun kita mau berargumen bahwa wilayah yang sedang diklaim dikuasai sebagai ‘wilayah sengketa’, bukankah kita sedang memberi hadiah pada agresor? Apakah kita sedang berargumen bahwa negara kuat boleh menginvasi, lalu nanti bisa referendum di sana?" tanyanya.
