Infografis
Suara.com - Pernyataan Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol Agus Nugroho yang menyebut kasus pemerkosaan ABG di Parigi Moutong (Parimo) sebagai persetubuhan mendapat kritik dari berbagai pihak.
Kapolda Sulteng sendiri beralasan bahwa dalam kasus ABG di Parimo, tidak ada unsur kekerasan ataupun ancaman yang dialami korban. Karena itu, kata Agus Nugroho, istilah pemerkosaan diganti dengan persetubuhan.
Adapun salah satu pihak yang melempar kritik keras atas pernyataan Kapolda adalah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah. Ia meminta pihak kepolisian perlu mendalami arti pemerkosaan, persetubuhan atau eksploitasi dalam kasus ini.
Yuk simak penjelasan tentang beda pemerkosaan, persetubuhan dan eksploitasi berikut ini.
Beda pemerkosaan dan persetubuhan
Persetubuhan dan pemerkosaan punya perbedaan utama yang terletak pada definisi secara bahasa. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata baku dari bersetubuh adalah bersenggama yang berarti melakukan hubungan kelamin. Sementara itu pemerkosaan berasal dari kata 'perkosa' yang berarti paksa.
Menengol jurnal hukum yang dipublikasikan Warmadewa, persetubuhan disebabkan karena adanya bujuk rayu, tetapi tanpa adanya unsur paksaan ataupun ancaman kekerasan. Dari kata definisi, persetubuhan adalah tindakan seksual yang dilakukan tanpa paksaan sehingga bukan termasuk pemerkosaan.
Sementara itu secara definisi bahasa, pemerkosaan adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan pemaksaan. Dalam Pasal 285 KUHP, pelaku pemerkosaan terancam pidana maksimal 12 tahun penjara.
Soal hukuman yang diberikan oleh Kapolda Sulteng ke pelaku persetubuhan ABG Parimo itu adalah maksimal 15 tahun penjara. Menurut Kapolda Sulteng, kasus 'persetubuhan' dengan anak di bawah umur justru bisa membuat tersangka dijerat pidana lebih tinggi.
Baca Juga: Mengapa Oknum Polisi dalam Kasus Pemerkosaan ABG di Sulteng Belum Jadi Tersangka?
Hal itu berkaca dari pandangan hukum pidana bahwa anak tidak di bawah umur belum bisa memberikan persetujuan untuk tindakan seksual. Dapat disimpulkan bahwa hukum di Indonesia tidak mengakui istilah suka sama suka untuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.
