Infografis
Mengutip jurnal hukum yang dipublikasikan Warmadewa, persetubuhan terjadi karena adanya bujuk rayu tanpa adanya paksaan dan ancaman kekerasan. Berkaca dari kata definisi pemerkosaan, maka tindakan seks yang dilakukan tanpa paksaan bukan termasuk pemerkosaan.
Pemerkosaan atau dalam bahasa hukum perkosaan dijelaskan dalam Pasal 285 KUHP sebagai berikut :“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”
Senada dengan definisi secara bahasa, pemerkosaan merupakan hubungan seksual yang dilakukan dengan pemaksaan. Adapun Pasal 285 KUHP yang dikutip di atas menghukum pelakunya dengan pidana maksimal 12 tahun penjara.
Terkait dengan hukuman yang diberikan oleh Kapolda Sulteng ke pelaku, ia akan memberikan maksimal 15 tahun penjara.
Sebab, apa yang mereka lakukan adalah persetubuhan dengan anak di bawah umur yang pidananya lebih tinggi.
Hal ini berkaca dari pandangan hukum pidana bahwa anak tidak di bawah umur belum bisa memberikan persetujuan untuk tindakan seks. Sederhananya, hukum di Indonesia tidak mengakui istilah suka sama suka untuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak.
Dengan demikian, pelaku disangkakan pencabulan anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
Kontributor : Armand Ilham
Baca Juga: Kasus Viral di Parigi Moutong Bukan Pemerkosaan, Polda Sulteng: Ini Persetubuhan Anak Dibawah Umur!
