Infografis
Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah menerbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman dan Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja. Kepmenaker itu ditetapkan pada 29 Mei 2023.
Kepmenaker tersebut merupakan respons cepat pemerintah terhadap soal adanya dugaan persyaratan staycation dengan atasan untuk perpanjangan kontrak kerja bagi tenaga kerja perempuan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
Ida menjelaskan, pada Kepmenaker tersebut, diatur terkait sanksi-sanksi yang bisa dijatuhkan perusahaan terhadap terduga pelaku pelecehan seksual. Setidaknya ada lima sanksi yang bisa dijatuhkan perusahaan.
Pertama, memberikan surat peringatan tertulis. Kedua melakukan pemindahan atau penugasan ke divisi/bagian/unit kerja lain. Ketiga mengurangi atau bahkan menghapus sebagian atau keseluruhan dari kewenangannya dari perusahaan. Keempat melakukan pemberhentian sementara (skorsing). Kelima melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga: Menaker Ida Fauziyah: Tripnas dan Depenas Sangat Membantu Kemnaker dalam Pengambilan Kebijakan
Dalam Kepmenaker No 88 Tahun 2023 juga dijelaskan bahwa pemberian sanksi oleh perusahaan harus sesuai dengan bentuk kekerasan seksual yang diadukan dan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
"Sanksi yang dikenakan oleh perusahaan itu tidak mengurangi hak korban untuk mengajukan kepada pihak kepolisian dan pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tutur Ida dalam Launching Kepmenaker No 88 Tahun 2023 dan Deklarasi Tripatrit tentang Pedoman dan Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja di Aula Apindo Training Center, Gedung Permata Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, (1/5/2023).
Dalam Kepmenaker tersebut juga diatur tentang pemulihan korban kekerasan seksual di tempat kerja. Ini lantaran korban kekerasan seksual sangat berpotensi mendapatkan tindakan balasan, apabila pihak yang diadukan adalah atasan korban.
Untuk mencegah hal tersebut, perusahaan memiliki tiga pertanggungjawaban. Pertama, memastikan korban agar tidak mendapatkan tindakan balasan dari pihak yang diadukan. Kedua, mengawasi kondisi dan lingkungan kerja secara berkala agar tidak terjadi kekerasan seksual di tempat kerja. Ketiga, menjamin korban tidak menderita kerugian akibat kekerasan seksual di tempat kerja seperti penurunan pangkat, penolakan promosi yang mengakibatkan kerugian uang karena penolakan tunjangan dalam hubungan kerja dan lain-lain.
Selain itu, diatur juga tindakan pemulihan lainnya, oleh perusahaan akibat tindakan kekerasan seksual di tempat kerja. Berikut poin-poinnya:
Baca Juga: Respons Gibran Rakabuming Raka saat Istrinya Dilecehkan Jadi Sorotan, Bisa Dicontoh Pasangan Lain
- Mengembalikan hak atas cuti sakit atau cuti tahunan yang diambil karena proses yang dilalui dalam penanganan kekerasan seksual
- Mempertimbangkan pemberian cuti sakit tambahan dalam hal korban memerlukan konseling atau trauma
- Menghapus penilaian negatif dalam catatan di bagian kepegawaian perusahaan karena terjadinya kekerasan seksual
- Mempekerjakan kembali korban, bila yang bersangkutan diberhentikan dengan cara yang tidak benar
- Meninjau kembali pemberlakuan dan keputusan terkait hubungan kerja yang merugikan korban dan atau pihak yang mengadukan untuk memastikan bahwa perlakuan atau keputusan tersebut tidak dilakukan sebagai tindakan pembalasan, dan/atau
- Memberi ganti rugi seperti biaya pengobatan.
Ida menambahkan, Kepmenaker ini sudah dibahas dengan pimpinan konfederasi SP (serikat pekerja) secara virtual seminggu lalu melalui zoom.
"Ada yang bertanya kenapa hanya Kepmen. Jawabannya karena kita butuh dalam waktu cepat sedangkan Permen harus takes time," imbuhnya.
Pemerintah sendiri sebelumnya juga telah mengeluarkan SE Menakertrans No 03//MEN/IV/2011 untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan. Namun untuk melengkapi dan memperkuat SE tersebut, pemerintah pun menaikkan statusnya menjadi Kepmenaker ini. Setelah ini, masih ada kemungkinan levelnya dinaikkan menjadi Peraturan Menteri (Permen).
