Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mengatakan, bahwa partainya berharap Presiden RI Joko Widodo memang tak bersikap netral di Pemilu 2024. Menurutnya, memang Jokowi perlu cawe-cawe agar Pemilu 2024 berjalan luber dan jurdil.
"PAN berharap Presiden Jokowi tidak boleh bersikap netral terhadap pemilu. Presiden mesti juga ikut terlibat dan bertanggung jawab agar pemilu 2024 berjalan secara luber, jurdil, aman, damai, dan bahagia," kata Viva kepada wartawan, Kamis (1/6/2023).
Menurutnya, Presiden harus mengajak KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga penyelenggara pemilu bersikap mandiri, menjaga kualitas dan integritasnya agar pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat berjalan secara demokratis.
"Di samping itu juga mesti mengajak partai politik, masyarakat, lembaga pemantau pemilu, dan kekuatan civil society untuk menjaga agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar dan menjadi dasar legitimasi politik di pemerintahan ke depan," tuturnya.
Di sisi lain, soal Presiden Jokowi cawe-cawe dalam Pemilu 2024, secara yuridis, kata Viva, tidak ada aturan dan Undang-Undang yang dilarang, terutama Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
"Saya meyakini Pak Presiden Jokowi tidak akan melakukan abuse of power atau melakukan penyimpangan kekuasaan dengan menggunakan fasilitas negara atau menggerakkan institusi negara untuk tujuan politik. Saya meyakini hal itu tidak akan dilakukan oleh Presiden Jokowi," papar dia.
Kemudian, Viva menyampaikan, untuk mekanisme, prosedur, dan proses Pilpres sudah jelas diatur di Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.
Menurutnya, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk mencalonkan figur, tetapi itu menjadi hak konstitusional partai politik yang lolos parliamentary threshold 4 persen di DPR RI.
"Semua bebas merdeka untuk maju dan dipilih di pilpres. Tidak ada restriksi, penekanan, atau intervensi penjegalan," katanya.
Baca Juga: 4 Partai Politik Dukung Jokowi Cawe-cawe Urusan Pilpres, PPP: Bukan yang Harus Dilarang
"Jika Pak Jokowi diundang partai koalisi pemerintah untuk berdiskusi dan tukar pikiran masak dilarang sih? Jangan politik baper dong, hehe," sambungnya.
