Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo blak-blakan menyatakan bahwa dirinya akan ikut untuk cawe-cawe dalam urusan Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang.
Rencananya itu lantas menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat bahkan di kalangan partai politik (parpol).
Lantas, apa arti cawe-cawe yang diserukan Jokowi demi mengawal urusan Pemilu 2024 ini?
Cawe-cawe dalam bahasa Jawa artinya ikut campur atau camlur atau turut mewarnai. Istilah ini menjadi sorotan usai disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan Jokowi dengan pemimpin media nasional dan pegiat media sosial di Istana pada Senin (29/5/23).
Ketua DPP PDIP Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul berkeyakinan bahwa Presiden Joko Widodo tidak akan cawe-cawe berlebihan hingga mengintervensi urusan Pemilu 2024.
Pacul menegaskan masalah penetapan capres maupun cawapres adalah urusan partai politik dan tidak dapat diintervensi. Namun Presiden Jokowi dapat menunjukkan dukungannya dan merupakan hak seorang presiden.
"Kalau nanti ikut campurnya di dalam penetapan capres-cawapres itu kan urusan partai tapi setelah itu Pak Jokowi kan punya pasukan yang Musra mungkin mau diarahkan ke mana Musranya itu kan pak presiden. Karena di situ dapat info kalau pak presiden mengatakan bahwa demokrasi itu ya biasa kalau beda pandangan," kata Bambang Pacul.
Meski demikian, Bambang Pacul yakin Jokowi tidak akan cawe-cawe dalam mempengaruhi hasil pemilu. Bambang Pacul lantas menjelaskan makna 'cawe-cawe' yang akan dilakukan Jokowi.
"Tetapi cawe-cawe yang berkelebihan tentu nanti ada yang kurang bersepakat maka cawe-cawenya itu adalah cawe-cawe yang sesuai dan keadaban yang ada. Keberadaban yang ada kesantunan yang ada kepatutan yang ada itu adalah kode yang bagus bagi yang lain, bapak presiden terbuka bahwa dia akan ikut campur nanti," tutur Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa (30/5/2023).
Baca Juga: Makna Di Balik Pohon Hayat, Logo Resmi IKN Nusantara Yang Baru Diresmikan Jokowi
Sebelumnya Jokowi mengaku akan cawe-cawe dalam pemilu 2024. Jokowi mengatakan pihaknya melakukan itu demi kepentingan negara agar pembangunan berlanjut meski ada transisi kepemimpinan.
