Infografis
Suara.com - Sekjen KPK Cahya H Harefa tetap meyakini Ombudsman Republik Indonesia tidak memiliki kewenangan menindaklanjuti dugaan maladmistriasi pada proses pemecatan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.
Cahya bersama Ketua KPK Firli Bahuri dan Kabiro SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas menjadi terlapor atas dugaan maladministrasi tersebut terkait pemecatan Endar Priantoro.
Cahya menyebut yang berwenang menangani perkara tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurutnya, diberhetikan Endar karena habis masa tugas, masuk dalam ranah manajemen sumber daya manusia (SDM) di KPK, bukan pelayanan publik.
"Karena pelayanan publik sebagaimana disebut dalam UU Nomor 25 tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik," kata dia lewat keterangan tertulisnya, Selasa (30/5/2023).
Dia lantas menyebut, persoalan itu didominasi hukuk hukum administrasi kepegawaian ataupun administrasi pemerintahan, sesuai UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
"Yang bermuara pada Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan di Ombudsman. Dalam mekanismenya, keputusan KPK ini diuji berdasarkan aspek wewenang, substansi, maupun prosedur. Apakah terdapat penyalahgunaan wewenang (maladministrasi) baik ditinjau dari peraturan perundang-undangan maupun asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)," jelasnya.
Karena itu, Cahya tetap menyatakan pihaknya tidak akan memenuhi panggilan Ombudsman.
"Atas permintaan klarifikasi oleh Ombudsman kepada KPK tidak bisa dipenuhi, karena substansi yang hendak diklarifikasi tidak termasuk dalam ranah pelayanan publik, yang merupakan kewenangan Ombudsman," katanyanya.
Baca Juga: Mangkir Panggilan, Sekjen KPK Malah Pertanyakan Kewenangan Ombudsman, Robert Akui Terkejut
"Namun berdasarkan ketentuan perundangan tersebut, pengujian persoalan kepegawaian lebih tepat ranahnya di PTUN," sambungnya.
