Infografis
Suara.com - Ketua KPK Firli Bahuri, Sekjen KPK Cahya H Harefa dan Kabiro SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas mangkir dari panggilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).
Ketiganya menjadi terlapor atas dugaan maladministrasi pada proses pemecatan Brigjen Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.
Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng menegaskan, sesuai dengan kewenangannya, mereka memiliki dua pilihan untuk menangani pihak yang mangkir dari panggilan pemeriksaan.
"Yang pertama adalah dan di sejumlah kasus, kami kemudian menempatkan yang bersangkutan, pihak terlapor sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk memberikan jawabn, dan Ombudsman tetap melanjutkan pemeriksaan," kata Robert.
Opsi kedua, sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman, mereka bisa meminta bantuan polisi untuk melakukan penjemputan paksa terhadap Firli dan kawan-kawan.
"Bahwa Ombudsman bisa menghadirkan dan berwenang menghadirkan terlapor secara paksa, pemanggilan paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia," tegas Robert.
Pilihan keduanya tersebut, biasanya digunakan Ombudsman, jika pihak yang terlapor sengaja untuk tidak memenuhi panggilan Ombudsman.
"Ini opsi yang diambil ketika kami menilai ketidakhadiran itu karena unsur kesengajaan. Apalagi secara terang benderang menyampaikan argumentasi yang justru mempertanyakan kewenangan Ombudsman," kata Robert.
"Sekali lagi saya sampaikan, ini opsi yang akan diambil jika Ombudsman menilai bahwa pihak terlapor secara terang benderang menyampaikan argumentasi yang justru mempertanyakan kewenangan Ombudsman," ujarnya.
Diungkap Robert, Ombudsman telah mengirim surat pemanggilan kepada Firli pada 11 Mei 2023. Dalam surat disertakan dokumen pendukung pemanggilan.
