Suara.com - Pengacara Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Muhammad Isnur, merasa kecewa majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan kasus pencemaran nama baik Luhut Binsa Pandjaitan. Isnur menilai persidangan seolah-olah bisa diatur oleh Luhut.
"Ya tentu (kecewa) ini memperlihatkan di mana hukum tidak tegak lurus ya, hukum tidak punya kuasa, hukum kalah oleh kehendak pribadi," kata Isnur kepada wartawa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (29/5/2023).
Isnur berpandangan surat permohonan penundaan sidang yang diajukan pengacara Luhut atas nama tugas negara tanpa menyertakan bukti yang jelas.
"Kami juga melihat bersama hari ini di mana ada seseroang pejabat negara diberikan tugas dan meninggalkan tugasnya di pengadilan tapi tanpa bukti. Hanya memberikan keterangan oleh kuasa hukumnya," jelas Isnur.
Oleh sebab itu, Isnur merasa majelis hakim sudah mengkhianati jadwal persidangan yang sedari awal sudah ditentukan digelar setiap hari Senin.
"Iya bisa dikatakan seperti itu pada akhirnya (hakim berkhianat). Hakim yang menentukan diawal sidang. Bukan (ditentukan oleh kuasa hukum), jaksa," imbuhnya.
Sidang Ditunda
Sebagai informasi, majelis hakim memutuskan menunda persidangan kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan dengan terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanty, pada Kamis (8/5/2023).
Ketua Hakim Cokorda Gede Arthana menyebut saksi pelapor dalam perkara ini Luhut berhalangan hadir untuk dimintai keterangan.
Baca Juga: Diprotes Kubu Haris - Fatia Gegara Absen, Jaksa Ditantang Jemput Paksa Luhut ke Sidang
"Persidangan ini diundur sesuai dengan surat ini, yaitu setelah tanggal 7 tepatnya tanggal 8 hari Kamis tanggal 8 Juni 2023," kata Ketua Hakim Cokorda di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim), Senin (29/5/2023).
Pengacara Protes
Atas hal itu, pengacara Haris dan Fatia melayangkan protes. Sebab jadwal yang ditentukan hakim berdasarkan ketersediaan Luhut dan bukan berdasarkan waktu yang sudah disepakati di awal persidangan.
"Itu bukan usulan dari jaksa menurut saya dan ini adalah kuasa penuh dari majelis hakim untuk menentukan waktunya," ucap penasihat hukum Haris dan Fatia.
Pengacara Haris dan Fatia juga merasa Luhut sudah mengintervensi persidangan. Pasalnya surat permintaan penundaan sidang dari pengacara Luhut semestinya tidak bisa semena-mena diterima oleh majelis hakim.
"Izin Yang Mulia, mestinya surat dari JPU terkait dengan izin itu tidak boleh diakomodir oleh hakim, kenapa?" ucap pengacara Haris dan Fatia.
"Karena seseorang itu tidak berhak mengintervensi sidang ini karena saksi pelapor wajib hukumnya mengikuti jadwal yang sudah kita sepakati ini kan menunjukkan dugaan saya kalau ada intevensi lain di sidang ini," imbuh dia.
Hakim lalu membantah adanya intervensi pihak Luhut di persidangan. Menurut hakim, surat permintaan penundaan itu hanya sebuah permohonan yang bisa dikabulkan atau tidak.