Infografis
Suara.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akan mengkaji usur pidana di balik informasi yang disebar Denny Indrayana soal bocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap gugatan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional tertutup. Ia menyatakan akan menindaklanjuti kasus tersebut jika nantinya ditemukan unsur pidana.
"Kalau kemudian ada peristiwa pidana di dalamnya tentunya kami akan mengambil langkah lebih lanjut," kata Listyo usai menggelar Rapat Koordinasi 'Sinergisitas Pemerintah Dalam Menjaga Stabilitas Politik Dan Keamanan untuk menyukseskan Pemilu Tahun 2024' di The Westin, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2023).
Kekinian, lanjut Listyo, pihaknya masih melakukan penyelidikan. Langkah ini diambil sesuai perintah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.
"Sesuai dengan arahan beliau (Mahfud) untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan, untuk membuat terang tentang peristiwa yang terjadi. Tentunya kami saat ini sedang merapatkan untuk langkah-langkah yang bisa kami laksanakan untuk membuat semuanya menjadi jelas," ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sebelumnya juga meminta Mahkamah Konstitusi mengusut pihak internal jika ada yang membocorkan putusan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) terkait sistem proporsional tertutup. Sebab, tindakan tersebut tidak dibenarkan.
"Kalau betul itu bocor, itu salah; yang salah satu yang membocorkannya di dalam. Saya tadi sudah ke MK, supaya diusut siapa di dalam yang sudah bicara itu," kata Mahfud di The Westin, Jakarta Selatan, Senin siang.
Di sisi lain Mahfud juga meminta eks Wakil Menteri Hukum dan HAM era pemerintahan SBY, Denny Indrayana selaku pihak yang mengklaim mendapat informasi soal isi putusan MK untuk membuktikan kebenarannya.
"Denny juga supaya menjelaskan bahwa (informasi) itu benar, dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu, siapa yang benar siapa yang salah. Tapi tidak boleh sebuah putusan belum diketok, bocor ke orang," ujar Mahfud.
Mahfud sebelumnya menegaskan bahwa MK belum memutuskan gugatan uji materi atau judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional tertutup. Ia menegaskan hal tersebut usai memastikannya langsung ke MK.
"Saya tadi memastikan ke MK apa betul itu sudah diputuskan? Belum," tuturnya.
