Infografis
Suara.com - Bakal calon presiden, Anies Baswedan baru baru ini mengkritik pembangunan di era pemerintahan Presiden Jokowi. Anies pun menyebut bahwa pembangunan jalan nasional dalam era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencapai 144 ribu kilometer, sedangkan selama pemerintahan Jokowi jalan nasional yang dibangun hanya berkisar sekitar 19 ribu kilometer.
Data perbandingan ini pun diungkap Anies saat menghadiri acara perayaan Milad ke-21 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan, Jakarta pada Sabtu (20/05/2023) lalu.
"Jalan nasional tak berbayar yang dibangun untuk menghubungkan satu daerah ke daerah lainnya terbangun 19 ribu km di pemerintahan ini. Sedangkan kalau pemerintahan sebelumnya (pemerintahan SBY) itu mencapai 144 ribu km atau hingga 20 kali lipat. Tapi inipun belum bicara mutu, standard, dan lain-lain, cuma panjangnya saja," ungkap Anies.
Lalu, apakah benar jika pembangunan di pemerintahan SBY lebih baik dibanding era Jokowi?
Baca Juga: Berantas Mafia Kasus, Kubu Anies Baswedan Ingin Berkuasa Lebih Dahulu
Pernyataan Anies ini pun menjadi sorotan publik. Selain karena sindiran kerasnya, banyak orang yang menganggap Anies tidak bicara sesuai data. Hal ini pun juga dibenarkan oleh Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian.
Dalam data BPS yang dimiliki oleh Kementerian PUPR, Hedy mengungkap bahwa adanya kesalahan interpretasi dari data yang diungkap oleh Anies. Hal inilah yang membuat terkesan berlebihan.
"Jadi sebenarnya begini, data BPS itu menuliskan soal penambahan status jalan, bukan data pembangunan jalan. Jadi seharusnya untuk status kewenangan jalan nasionalnya itu artinua bertambah dari sekian belas ribu kilometer itu," ungkap Hedy saat ditemui wartawan pada Rabu (24/05/2023) lalu.
Selain itu, Hedy pun mengaku bahwa terdapat banyak perubahan status dari jalan provinsi menjadi jalan nasional.
"Itu (data yang diungkap Anies) bukan pembangunan jalan baru yang disebut itu. Bukan berarti bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi. Sebenernya itu salah interpretasi data BPS," lanjutnya. Hedy pun memberi gambaran soal perubahan status jalan tersebut.
"Jadi ini waktu zaman SBY nambah tuh ya jalan nasional yang sebelumnya jalan provinsi. Itu bukan hasil pembangunan sebenarnya. Ada sih hasil pembangunan tapi cuma sedikit. Pun dizaman Jokowi juga sama, ada perubahan status jalan juga walaupun sedikit, tapi itu tidak ada hubungannya dengan hasil pembangunan," tutup Hedy.
Kontributor : Dea Nabila
