Ubah Masa Jabatan Pimpinan KPK jadi 5 Tahun, Komisi III DPR Silang Pendapat soal Putusan MK

Benny, misalnya, ia mengkritisi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat menjadi lima tahun.

Benny mempertanyakan dari mana sumber kewenangan MK mengubah masa jabatan pimpinan KPL tersebut.

"Apa betul MK mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun ke 5 tahun? Dari mana sumber kewenangan MK mengubah periode masa jabatan pimpinan KPK ini?" kata Benny dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (25/5/2023).

Menurut Benny kewenangan tersebut ada di tangan pembuat undang-undang. Adapun keputusan MK menyoal ini, dianggap Benny dapat merusak konstitusi.

"Itu kewenangan mutlak pembentuk UU. Tertib konstitusi menjadi rusak akibat MK ikut bermain politik. Hancur negeri ini!" kata Benny.

Ajaib dan Nyata

Sementara itu, Sahroni mengaku bingung dengan putusan majelis hakim MK yang resmi mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat menjadi lima tahun.

Pasalnya. Menurut Sahroni pembuat Undang-Undang tentang KPK adalah DPR. Tetapi kekinian produk hasil parlemen itu diubah oleh MK.

"Saya bingung, yang buat UU kan DPR. Kenapa jadi MK yang mutusin perpanjangan suatu jabatan lembaga. Saya bener-bener bingung," ujar Sahroni kepada wartawan, Kamis (25/5/2023).

Baca Juga: Ragu Pemberantasan Korupsi Lebih Efektif usai Masa Jabatan Pimpinan KPK jadi 5 Tahun, Saut Situmorang: Omong Kosong!

Sahronu mengatakan dirinya belum mendapat kepastian apakah keputusan MK itu akam berlaku surut apa tidak.