Infografis
Suara.com - Menteri Sekretariat Negara (Mensesneg) Pratikno mengklaim pemerintah akan menaati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan masa jabatan pimpinan KPK berubah dari 4 menjadi 5 tahun.
"Jadi intinya pemerintah itu taat pada undang-undang, ya. Kalau undang-undang diubah MK, ya, kita taati," ujar Pratikno di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (25/5/2023).
Pratikno turut menjawab mengenai rencana pembentukan panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK yang masa jabatannya berakhir pada 20 Desember mendatang. Namun begitu, rencana pembentukan Pansel bisa saja ditunda sebab ada putusan baru dari MK.
"Kita sudah akhir Mei sekarang untuk segera membentuk Pansel. Itu tentu saja karena undang-undang yang berlaku adalah periodenya 4 tahun. Tapi kalau MK memutuskan lain, tentu saja, ya, kita mengikuti," kata Pratikno.
Baca Juga: Masa Jabatan Pimpinan KPK jadi 5 Tahun, Novel Baswedan: Innalilahi wa Innailaihi Raji'un
Pratikno menyebut pemerintah dalam hal ini akan mempelajari lebih lanjut putusan MK mengenai perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.
"Saya terus terang belum membaca amar putusan MK. Jadi kita menunggu aja sampai kami pelajari amar putusan MK," ucapnya.
Sebelumnya, majelis hakim MK resmi mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari empat menjadi lima tahun. Mereka menganggap kalau masa jabatan empat tahun itu tidak konstitusional.
Putusan dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dalam sidang pengucapan ketetapan dan putusan.
"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Anwar melalui video yang disiarkan YouTube Mahkamah Konstitusi (MK) RI, Kamis (25/5/2023).
Baca Juga: Dipanggil KPK, Segini Harta Tajir Melintir Bos Maspion Alim Markus
Anwar menerangkan kalau Pasal l 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang semua berbunyi, 'Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama empat tahun' bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Oleh sebab itu, MK menganggap kalau pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.
"Sepanjang tidak dimaknai, 'Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan'," ujarnya.
