Infografis
Kemudian AHY mengingatkan agar kekuasaan tidak dipakai semena-mena untuk menjegal pihak yang berbeda dengan pemerintah. Dia pun mendesak agar jajaran pemerintahan dapat berlaku adil dan tidak membeda-bedakan siapapun.
3. Curiga Mobilisasi Purnawirawan TNI-Polri
Kritik pada pemerintah selanjutnya disampaikan oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani yang curiga ketika Presiden Jokowi mengumpulkan para purnawirawan TNI-Polri di Istana Kepresidenan Jakarta belum lama ini. Dicurigai Jokowi sedang berupaya memobilisasi dukungan para pensiunan itu ke sosok capres jagoannya di Pilpres 2024.
Kamhar menilai selama ini publik membaca sikap Jokowi terlalu ikut campur dalam mendukung capres dan membentuk poros koalisi tertentu. Meski begitu, dia menilai upaya Jokowi mengundang para purnawirawan wajar saja sepanjang tak mengarahkan dukungan bagi kandidat tertentu.
"Ini yang jadi persoalan ketika presiden adalah petugas partai, bukan petugas rakyat. Wajar dan etis saja sepanjang dalam rangka mendukung terlaksananya pemilu secara adil dan demokratis," kata Kamhar pada Selasa (23/5/2023).
Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar yang hadir pada pertemuan itu mengatakan pertemuan dengan Jokowi itu membahas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Selain itu Agum mengklaim tak ada titipan nama calon presiden dari Jokowi dalam pertemuan itu. Walau begitu Jokowi menyampaikan harapan pemimpin berikutnya akan meneruskan pembangunan yang sudah berjalan.
4. Minta Jokowi Netral
Terakhir ada kritik Demokrat pada Presiden Jokowi agar bersikap netral berkaitan dengan Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mendesak Jokowi memperlakukan ketiga capres sama rata supaya kepala negara tetap netral. Ketiga capres yang sejauh ini dideklarasikan adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.
Kritik itu diungkap karena Benny memandang Jokowi saat ini condong ke dua calon saja, sementara satunya malah diinjak. "Sebagai kepala negara harus mengangkat tiga-tiganya. Presiden itu harus kaki tiga, bukan kaki dua, kan begitu. Netral," ujar Benny saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (23/5/2023).
Baca Juga: Siang Ini, Menhan Dijadwalkan Bertemu Presiden di Bogor, Sinyal Jokowi Dukung Prabowo?
Benny mengingatkan dalam Pilpres 2024 nanti yang akan bertarung bukan Jokowi, melainkan Prabowo, Anies, dan Ganjar. Oleh karenanya, simbol negara seperti Presiden harus tetap netral.
