Infografis
Suara.com - Partai Demokrat belakangan ini jadi sorotan karena menyampaikan berbagai kritik pada pemerintah. Kritik untuk pemerintah itu mencakup dalam berbagai hal.
Salah satu yang jadi perhatian adalah kritik pada Presiden Jokowi yang harus netral jelang Pilpres 2024 mendatang. Simak deretan kritik Demokrat ke pemerintah berikut ini.
1. Bandingkan Pembangunan Jalan Era Jokowi vs SBY
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengklaim banyak pembangunan infrastruktur yang dilakukan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca Juga: Siang Ini, Menhan Dijadwalkan Bertemu Presiden di Bogor, Sinyal Jokowi Dukung Prabowo?
AHY lantas menyindir bahwa 90 persen proyek yang diresmikan Presiden Jokowi merupakan proyek peninggalan yang digagas oleh SBY saat menjabat sebagai presiden.
Namun pembangunan jalan tol yang masif pada pemerintah Presiden Jokowi tu tidak diiringi dengan perhatian terhadap jalan nasional. Hal itu tercermin dengan kurangnya panjang jalan dan turunnya kondisi kemantapan jalan. Bahasan ini juga sempat disampaikan oleh capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan di acara hari ulang tahun ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Istora Senayan pada Sabtu (20/5/2023) lalu.
2. Sentil Pemerintah Anggap Lawan Politik Seperti Musuh Negara
AHY juga sempat mengatakan para pihak yang berbeda sikap dan berani mengkritik pemerintah justru dicap sebagai musuh negara. Dia menyebut para pihak yang seirama dengan pemerintah justru mendapat perlakuan khusus.
"Lawan politik atau siapapun yang berbeda sikap atau berani mengkritik pemerintah atau pemimpin dianggap musuh negara. Sebaliknya, yang dianggap sebagai kawan atau sama cara berpikir dan bersikap akan diperlakukan spesial. Ini tidak adil," kata AHY dalam Twitter Space Rabu Series yang diunggah @demokrat_jakpus pada Rabu (24/5/2023).
Baca Juga: Adu Rekam Jejak Bakal Cawapres Anies Baswedan, Siapa yang Paling Mumpuni?
AHY menilai hukum saat ini berat sebelah sehingga ada pihak yang diuntungkan. Menurutnya, akhir-akhir ini hukum seperti tebang pilih, tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tajan ke lawan tumpul ke kawan.
Kemudian AHY mengingatkan agar kekuasaan tidak dipakai semena-mena untuk menjegal pihak yang berbeda dengan pemerintah. Dia pun mendesak agar jajaran pemerintahan dapat berlaku adil dan tidak membeda-bedakan siapapun.
3. Curiga Mobilisasi Purnawirawan TNI-Polri
Kritik pada pemerintah selanjutnya disampaikan oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani yang curiga ketika Presiden Jokowi mengumpulkan para purnawirawan TNI-Polri di Istana Kepresidenan Jakarta belum lama ini. Dicurigai Jokowi sedang berupaya memobilisasi dukungan para pensiunan itu ke sosok capres jagoannya di Pilpres 2024.
Kamhar menilai selama ini publik membaca sikap Jokowi terlalu ikut campur dalam mendukung capres dan membentuk poros koalisi tertentu. Meski begitu, dia menilai upaya Jokowi mengundang para purnawirawan wajar saja sepanjang tak mengarahkan dukungan bagi kandidat tertentu.
"Ini yang jadi persoalan ketika presiden adalah petugas partai, bukan petugas rakyat. Wajar dan etis saja sepanjang dalam rangka mendukung terlaksananya pemilu secara adil dan demokratis," kata Kamhar pada Selasa (23/5/2023).
Ketua Umum DPP Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI dan Polri (Pepabri) Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar yang hadir pada pertemuan itu mengatakan pertemuan dengan Jokowi itu membahas penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024. Selain itu Agum mengklaim tak ada titipan nama calon presiden dari Jokowi dalam pertemuan itu. Walau begitu Jokowi menyampaikan harapan pemimpin berikutnya akan meneruskan pembangunan yang sudah berjalan.
4. Minta Jokowi Netral
Terakhir ada kritik Demokrat pada Presiden Jokowi agar bersikap netral berkaitan dengan Pilpres 2024. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mendesak Jokowi memperlakukan ketiga capres sama rata supaya kepala negara tetap netral. Ketiga capres yang sejauh ini dideklarasikan adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.
Kritik itu diungkap karena Benny memandang Jokowi saat ini condong ke dua calon saja, sementara satunya malah diinjak. "Sebagai kepala negara harus mengangkat tiga-tiganya. Presiden itu harus kaki tiga, bukan kaki dua, kan begitu. Netral," ujar Benny saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa (23/5/2023).
Benny mengingatkan dalam Pilpres 2024 nanti yang akan bertarung bukan Jokowi, melainkan Prabowo, Anies, dan Ganjar. Oleh karenanya, simbol negara seperti Presiden harus tetap netral.
"Negara harus netral. Netral terhadap apa? Netral terhadap para pemain. Siapa para pemain ini? Para pemain itu parpol-parpol. Siapa pemainnya? Para capres-cawapres, kan begitu," imbuh Benny.
Kontributor : Trias Rohmadoni
