Infografis
Suara.com - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai sikap pimpinan KPK janggal, karena tidak menahan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Wijaya Karya, Dadan Tri Yudianto yang sudah berstatus tersangka.
Novel menyebut, berdasarkan informasi yang diterimanya, tim penyidik KPK sudah menyiapkan administrasi penahanan terhadap Hasbi Hasan dan Dadan Tri.
"Ya, keputusan tersebut memang tidak lazim. Karena infonya beredar bahwa KPK/penyidik sudah sampai menyiapkan administasi untuk penahanan. Artinya segala pertimbangan, baik fakta obyektif dan subyektif sebaimana dimaksud dalam KUHAP telah dipertimbangkan," kata Novel dihubungi wartawan, Kamis (25/5/2023).
Masih dari informasi yang diterimanya, tidak dilakukannya penahanan terhadap kedua tersangka diduga karena pimpinan KPK.
"Tidak jadinya dilakukan penahanan karena pimpinan, yang dikhawatirkan bila ada alasan konflik kepentingan atau digunakan untuk kepentingan yang justru melanggar etik di KPK. Hal ini tidak berlebihan, karena dokumen rahasia hasil penyelidikan saja dibocorkan oleh pimpinan KPK sendiri," ujarnya.
Novel mengkritisi pernyataan Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron yang menyebut, penahanan terhadap tersangka bukan keharusan, dengan tiga pertimbangan, melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatannya.
"Pertimbangan untuk penahanan diatur di KUHAP alasan obyektif, mengenai syarat persangkaan yang bisa ditahan. Syarat subyektif, melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan pidana lagi. Ketika penyidik sudah membuat administrasi penahanan untuk ditandatangani oleh pimpinan, mestinya semua alasan tersebut tidak ada isu lagi," jelas Novel.
"Sehingga ketika pimpinan menolak untuk dilakukan penahanan, maka itu hal janggal dan aneh. Belum lagi pengalaman sebelumnya Sekretaris MA atas nama Nurhadi pernah melarikan diri," tegasnya.
Alasan Tidak Ditahan
Diberitakan sebelumnya, KPK tidak menahan Sekretaris MA Hasbi Hasan setelah menjalani pemeriksana perdananya sebagai tersangka kasus dugaan suap, Rabu (24/5/2023) lalu.
