Infografis
"Saran saya pemilik ruko yang melanggar bangunan tidak melakukan hal membangkang pada Pemerintah. Saya harap jangan melakukan penghasutan dan berbuat tidak baik menyuruh orang untuk berdemo," sambung Riang.
3. Pembongkaran untuk Kembalikan Fungsi Jalan dan Saluran Air
Dengan pembongkaran ruko di Pluit itu pemerintah telah mengembalikan fungsi lahan yang sempat diambil pemilik ruko. Pembongkaran ruko itu dilakukan untuk mengembalikan fungsi sesuai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Sudah kita lakukan eksekusi untuk pengembalian fungsi yang harusnya jadi fungsi jalan, jadi fungsi saluran, mengembalikan yang sesuai dengan IMB-nya," ucap Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (24/5/2023).
Satpol PP telah melakukan eksekusi karena pemerintah sudah memberikan batas waktu pada pemilik ruko untuk membongkar sendiri bangunan yang langgar aturan. Arifin mengungkap pembongkaran dilakukan setelah petugas melakukan sosialisasi pada para pemilik ruko untuk membongkar sendiri pelanggaran yang terjadi pada bangunan ruko milik mereka.
"Sudah dikasih batas waktu, batas waktunya terlewati. Sosialisasi sudah dilakukan tanggal 23 Mei kemarin," ucap Arifin. Namun dari hasil pemantauan petugas selama 4 hari, hanya ada beberapa ruko yang pemiliknya secara kooperatif membongkar sendiri bangunan yang melanggar aturan.
Kontributor : Trias Rohmadoni
