Infografis
Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut para pemilik Ruko Niaga Pluit, Jalan Pluit Karang Niaga, Blok Z-4 Utara, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara meminta keringanan kewajiban membongkar bagian bangunan yang memakai badan jalan dan saluran air. Mereka meminta waktu perpanjangan pembongkaran selama satu bulan.
Heru menghormati permintaan dari para pemilik ruko itu. Sebab, proses pembongkaran pasti melebihi tenggat waktu yang diberikan, yakni empat hari.
Terlebih lagi, di lokasi terdapat ruko yang dibangun dua lantai hingga mengokupansi jalan dan saluran. Pembongkaran tiap bangunan memakan waktu yang berbeda-beda.
"Saya dapat laporan warga itu minta waktu membongkar mulai dari sekarang sampai satu bulan dalam proses kerja, ya kita hormari silakan bongkar prosesnya itu," ujar Heru di Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (23/5/2023).
Kendati demikian, ia menyatakan pembongkaran oleh Satpol PP DKI akan tetap dilakukan besok. Batas waktu yang diberikan untuk mulai melakukan pembongkaran adalah sampai hari ini.
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) itu menyebut yang terpenting adalah mengembalikan fungsi saluran air dan jalan yang tertutup ruko.
"Enggak-enggak besok tetep aja, besok tetap saluran-saluran yang memang untuk kepentingan umum kita bongkar," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Jakarta Utara, Ali Maulana Hakim menyebut jumlah ruko melanggar aturan karena mengokupansi jalan umum dan saluran air berjumlah 42 unit. Sementara, baru satu ruko yang telah selesai melakukan pembongkaran.
Namun, terdapat dua ruko lain yang sudah mulai melakukan pembongkaran agar sesuai dengan izin yang dimiliki. Artinya, baru tiga pemilik ruko yang menaati peringatan Pemkot untuk melakukan pembongkaran.
Baca Juga: Ketua RT Minta Satpol PP Tindak Tegas Pemilik Ruko di Pluit yang Ogah-ogahan Bongkar Bangunannya
"Total itu ada 42 (unit ruko) yang sudah bongkar satu, itu juga belum semuanya baru satu kan, 41 sih (yang belum)," ujar Ali di Pademangan, Jakarta Utara, Selasa (23/5).
