Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto memastikan bahwa Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka tidak diberikan sanksi melainkan hanya nasihat-nasihat saja terkait polemik pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Solo, Jumat (19/5/2023) lalu.
Didampingi Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Komarudin Watubun, Hasto telah menerima penjelasan lengkap dari Gibran soal pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Menurutnya, DPP PDIP mengingatkan agar Wali Kota Solo tersebut hati-hati terhadap adanya manuver politik atau dansa-dansa politik yang menyesatkan. Ia memastikan Gibran hanya diberikan berbagai macam nasihat.
"Kalau di Solo ini yang ada gamelan bukan dansa. Yang ada tari-tarian, tari gambyong, nggak ada dansa-dansa di Solo. Tapi yang datang ke Solo itu kan ada yang membawa dansa-dansa itu. Kalau Solo itu kan ada selonya, ada dinamiknya. Tapi keharmonian, solo itu Memayu Hayuning Bawono," kata Hasto usai pemanggilan Gibran di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/5/2023).
"Sehingga tadi yang kita sampaikan kepada mas Gibran adalah nasihat-nasihatnya," sambungnya.
Hasto mengatakan, Komarudin sebagai senior juga memberikan berbagai macam masukannya kepada Gibran. Selain itu, Gibran sendiri juga sudah memberikan penjelasannya secara komperhensif. Bahkan ia juga sudah meminta maaf dan memberikan klarifikasi terhadap berbagai framing yang terjadi melalui media.
"Kemarin mas Gibran sudah membuat pernyataan melakukan klarifikasi terhadap berbagai framing yang terjadi. Beliau juga meminta maaf, melalui media dan kami udah menerima seluruh penjelasan-penjelasan itu. Sehingga mari kemudian turun ke bawah semuanya membangun prestasi yang terbaik di wilayah kerjanya masing-masing," tuturnya.
Adapun ketika ditanya kembali oleh awak media, apakah Gibran diberikan sanksi atau tidak dalam pemanggilan ini, Hasto memastikan, PDIP sebagai partai gotong royong dan mengedepankan musyawarah, Gibran hanya diberikan nasihat saja.
"Sudah diberikan nasihat-nasihat. Kita ini kan partai gotong royong. Partai musyawarah. Di situ berbeda, tadi pak Komar, memberikan penjelasan, kalau sudah senior partai kemudian tidak memahami perintah ibu ketua umum, kebijakan partai itu lain persoalan," tuturnya.
"Ini kan kemudian kapasitas mas Gibran sebagai Wali Kota dan tidak bisa dilupakan, beliau juga anak dari Presiden Jokowi. Sehingga banyak yang kemudian mencoba untuk menggunakan posisi itu sebagai cara dalam meleverage (memanfaatkan), berbagai kepentingan politiknya," sambungnya.
