Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengaku siap mengirimkan kader terbaik dari partainya untuk mengisi posisi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang tengah kosong.
"Sekiranya diminta, tentu saja partai memiliki kader-kader yang potensial mengisi jabatan tersebut," ucap Hasto Kristiyanto di Gedung Lemhannas RI, Jakarta Pusat, Sabtu (20/5/2023).
Menurut dia, hal tersebut dapat terjadi apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan kabinet. Keputusan itu, kata Hasto, merupakan kewenangan penuh Jokowi sebagai Presiden Indonesia.
Ia juga mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menkominfo untuk menggantikan politisi NasDem, Johnny G Plate. Untuk itu, Hasto tidak mau memikirkan soal kader dari partai mana yang layak menjadi Menkominfo.
"Kita bernapas dulu. Pak Presiden Jokowi kan sudah menunjuk Pak Menko Polhukam selaku Plt. Menkominfo," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Menteri Komunikasi dan Informatika, demikian tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 41/P Tahun 2023.
Dalam keputusan mengenai Pemberhentian dan Penunjukan Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 itu Presiden menyatakan pertimbangan penunjukan.
“Dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja dan menjamin kelancaran tugas dan fungsi Kementerian Kominfo sampai pengangkatan Menkominfo definitif,” isi Keppres seperti disiarkan dalam keterangan pers, Sabtu (20/5).
Melalui keputusan itu juga, presiden menyampaikan terima kasih atas pengabdian Johnny G. Plate selama menjabat sebagai Menkominfo.
Baca Juga: Jokowi Resmi Berhentikan Johnny G Plate Sebagai Menkominfo
“Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada bangsa dan negara selama memangku jabatan tersebut,” demikian yang tertulis dalam Keppres.
