Infografis
Suara.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyebut seharusnya hasil evaluasi kinerja Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono seharusnya diungkap ke publik. Apalagi, Heru Budi merupakan kepala daerah yang tidak dipilih rakyat lewat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli, Kemendagri selaku pengevaluasi kinerja Heru Budi seharusnya menyampaikan hasilnya kepada publik.
"Harusnya, sebagai pertanggungjawaban kepada rakyat, hasilnya (evaluasi Heru Budi) harus dikasih tahu," ujar Taufik kepada wartawan pada Jumat (19/5/2023).
Karena tak dipilih rakyat, hasil evaluasi menjadi bentuk pertanggungjawaban Heru atas kinerjanya. Laporan tersebut, menurutnya, juga bisa disampaikan lewat DPRD yang menyampaikan rekomendasi calon pj gubernur.
Baca Juga: PKS Bakal Adukan Heru Budi ke Pimpinan DPRD DKI Gara-gara Tak Mau Ungkap Hasil Evaluasi Kinerjanya
"Karena kan, harusnya yang normal (pemilihan gubernur) lewat pilkada, tapi ini (pemilihan Heru Budi) nggak ada pilkada," katanya.
"Jadi, harusnya rakyat punya hak untuk mengetahui bagaimana kinerja dari pejabat yang dipilih oleh presiden untuk Jakarta," lanjut dia.
Lebih lanjut, Taufik menyatakan, pihaknya akan mengadu ke pimpinan DPRD DKI. Dengan pengaduan tersebut diharapkan Kemendagri nantinya memberitahukan hasil evaluasi Heru Budi kepada DPRD DKI.
"Yang punya kewenangan dari kolektif kolegialnya DPRD. Paling kami menyampaikan ke pimpinan DPRD DKI (untuk menagih hasil evaluasi Heru)," tuturnya.
Taufik juga menilai, sebenarnya DPRD DKI berhak meminta hasil evaluasi Pj Gubernur kepada Kemendagri lewat pimpinan.
Baca Juga: Heru Budi Malu-malu Ditanya Hasil Evaluasi Tujuh Bulan Kinerjanya, Ada Rapor Merah?
Sebab, jika ia meminta langsung atas nama fraksi, maka tidak sesuai garis komando yang seharusnya, karena kedudukan legislatif Jakarta setara dengan eksekutif.
"Kalau mintanya (hasil evaluasi Heru Budi) itu di tataran pimpinan DPRD ya, bukan di fraksi. Kalau fraksi tidak punya kewenangan untuk ke kemendagri langsung," pungkas Taufik.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar evaluasi kinerja Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono setelah enam bulan menjabat pada Rabu (17/5/2023). Dalam evaluasi ini, Heru dicecar sejumlah pertanyaan oleh pihak Kemendagri.
Setelah melaksanakan pertemuan dengan Inspektorat Jenderal Kemendagri, Heru Budi ditanya awak media soal apa saja yang dibahas. Namun, ia tak mau memberikan jawaban rinci.
"Ya enggak gimana-gimana, saya kan yang dievaluasi, tanya Mendagri," ujar Heru di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat.
Secara umum, Heru mengaku ditanya soal kelancaran program kerja yang berkaitan permasalahan di Jakarta. Ia juga mendapat sejumlah saran dari Kemendagri.
"Ada saran-saran, biasa. Kemacetan lalin, peningkatan transportasi, pelayanan publik, pelayanan rumah sakit," ucapnya.
Ditanya lebih lanjut apakah ada rapor merah dari Kemendagri, Heru tak mau menjawab. Ia meminta hal ini ditanyakan ke Kemendagri karena dalam evaluasi itu Heru hanya menyampaikan pemaparan laporan sebanyak 72 halaman.
"Lupa (rincian evaluasi), saya paparan 72 halaman," jelasnya.
"Ya enggak tahu (ada rapor merah atau tidak), tanya gurunya (Kemendagri) dong. Saya kan muridnya," katanya.
