Infografis
Suara.com - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta menyayangkan sikap Penjabat (Pj) Gubernur DKI Heru Budi Hartono yang tidak membuka hasil evaluasi kinerjanya. Hal tersebut disampaikan, lantaran Heru Budi tidak membuka hasil evaluasi kinerjanya yang dinilai Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menurut Fraksi PKS hal tersebut menjadi penting agar masyarakat mengetahui penilaian Kemendagri terhadap Heru selama tujuh bulan bekerja.
Lantaran itu, Sekretaris I Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta M Taufik Zoelkifli menyebut pihaknya akan mengadu ke pimpinan DPRD DKI. Diharapkan Kemendagri nantinya memberitahukan hasil evaluasi Heru Budi kepada DPRD DKI.
"Yang punya kewenangan dari kolektif kolegialnya DPRD. Paling kami menyampaikan ke pimpinan DPRD DKI (untuk menagih hasil evaluasi Heru)," ujar Taufik saat dikonfirmasi, Jumat (19/5/2023).
Baca Juga: Heru Budi Malu-malu Ditanya Hasil Evaluasi Tujuh Bulan Kinerjanya, Ada Rapor Merah?
Taufik menilai, sebenarnya DPRD DKI berhak meminta hasil evaluasi Pj Gubernur kepada Kemendagri lewat pimpinan. Sebab, jika ia meminta langsung atas nama fraksi, maka tidak sesuai garis komando yang seharusnya. Sebab, kedudukan legislatif Jakarta setara dengan eksekutif.
"Kalau mintanya (hasil evaluasi Heru Budi) itu di tataran pimpinan DPRD ya, bukan di fraksi. Kalau fraksi tidak punya kewenangan untuk ke kemendagri langsung," ucap Taufik.
Lebih lanjut, Taufik menilai pengungkapan hasil evaluasi ini penting lantaran Heru tak dipilih oleh rakyat lewat Pilkada. Melainkan melalui mekanisme rekomendasi DPRD DKI dan Kemendagri kepada Presiden.
"Misalnya Kemendagri mau ngomong apa enggak, itu tergantung Kemendagri juga. Cuman, harusnya sebagai pertanggung jawaban kepada rakyat, hasilnya harus dikasih tahu," jelasnya.
"Karena kan, harusnya yang normal lewat pilkada, tapi ini enggak ada pilkada," ujarnya.
Baca Juga: Janji dalam 2 Bulan Bakal Diisi, Heru Budi Ternyata Baru Mau Lelang Jabatan Kepala SKPD
Sebelumnya diberitakan, Kemendagri menggelar evaluasi kinerja Heru Budi Hartono setelah enam bulan menjabat Pj Gubernur DKI Jakarta, pada Rabu (17/5/2023). Dalam evaluasi ini, Heru dicecar sejumlah pertanyaan oleh pihak Kemendagri.
Setelah melaksanakan pertemuan dengan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendagri, Heru Budi ditanya awak media mengenai apa saja yang dibahas. Namun, ia tak mau memberikan jawaban rinci.
"Ya nggak gimana-gimana, saya kan yang dievaluasi, tanya Mendagri," ujar Heru di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat.
Secara umum, Heru mengaku ditanya soal kelancaran program kerja yang berkaitan permasalahan di Jakarta. Ia juga mendapat sejumlah saran dari Kemendagri.
"Ada saran-saran, biasa. Kemacetan lalin, peningkatan transportasi, pelayanan publik, pelayanan rumah sakit," ucapnya.
Ditanya lebih lanjut apakah ada rapor merah dari Kemendagri, Heru tak mau menjawab. Ia meminta hal ini ditanyakan ke Kemendagri karena dalam evaluasi itu Heru hanya menyampaikan pemaparan laporan sebanyak 72 halaman.
"Lupa (rincian evaluasi), saya paparan 72 halaman," jelasnya.
"Ya enggak tahu (ada rapor merah atau tidak), tanya gurunya (Kemendagri) dong. Saya kan muridnya," katanya.
