Pimpinan KPK Minta Masa Jabatan Ditambah, Komisi III: 4 Tahun Malah Sudah Pas, Kalau Perlu Dikurangi Jadi 3 Tahun

Selasa, 16 Mei 2023 | 17:21 WIB
Pimpinan KPK Minta Masa Jabatan Ditambah, Komisi III: 4 Tahun Malah Sudah Pas, Kalau Perlu Dikurangi Jadi 3 Tahun
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani saat dtemui awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023). (Suara.com/Novian)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani merespon upaya Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron untuk menambah masa jabatan lewat pengajuan judicial review atau JR ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Arsul menegaskan masa jabatan komisioner KPK selama 4 tahun sudah cukup dan sesuai. Menurutnya tidak perlu ada penambahan menjadi 5 tahun. Alih-alih bertambah, Arsul memandang sebaiknya dikurangi menjadi 3 tahun.

"Saya kira itu sudah pas bahkan kalau perlu dikurangi. Menurut saya jangan 4 tahun, cukup 3 tahun aja pimpinan KPK yang akan datang itu," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/5/2023).

Wakil Ketua Umum PPP ini lantas mengemukakan alasan mengapa masa jabatan perlu diturunkan menjadi 3 tahun.

"Kenapa? Supaya orang itu kalau punya kewenangan, apalagi kewenangannya itu dilengkapi dengan upaya paksa, makin lama menjabat itu potensi, ini baru potensi ya, potensi abuse of powernya itu juga tinggi. Salah satu cara untuk mengurangi potensi abuse of power itu ya adalah dengan mengurangi masa jabatannya itu," tutur Arsul.

 Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Antara/Benardy Ferdiansyah)
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

Kendati memandang perlu pengurangan terhadap masa jabatan komisioner KPK, Arsul menegaskan belum pernah ada pembahasan resmi mengenai hal itu di Komisi III DPR.

"Ya tidak karena itu menurut kita tidak ada masalahnya ya," kata Arsul.

Sebaliknya Arsul menanyakan kembali kepada Ghufron tentang pengajuan JR ke MK dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Meski begitu, Arsul sendiri menyadari bahwa pengajuan JR itu merupakan hak Ghufron sebagai warga negara.

"Kalau kemudian katakan lah tanpa sekali lagi mengurangi hak warga negara atau hak konstitusionalnya Pak Ghufron ya sebagai komisioner KPK, saya juga ingin bertanya gitu ya, sebetulnya yang harus kita lihat itu adalah hak konstitusionalnya hak warga negara atau kewajiban konstitusional?" kata Arsul.

Baca Juga: Jadi Tersangka, Isi Garasi Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Bikin Geleng-geleng

"Kalau kita bicara kewajiban konstitusional kan harusnya yang ditunjukkan adalah justru menunjukkan kinerja yang baik, bukan mempersoalkan itu. Itu hemat saya begitu," tandas Arsul.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI