Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron mengajukan judicial review atau JR ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar masa jabatan pimpinan KPK dari empat menjadi lima tahun.
Menanggapi hal tersebut mantan pimpinan KPK Abraham Samad menilai langkah Ghufron itu tidak etis.
"Kenapa tidak etis? Karena yang diajukan itu untuk kepentingan pribadi bukan untuk kepentingan kelembagaan. Di situ ketidak pantasannya," tegas Abraham dihubungi wartawan Selasa (16/5/2023).
Dia bahkan menilai upaya itu sebagai sikap Ghufron yang haus akan kekuasaan.
"Ini tindakan yang menurut saya tidak pantas dilakukan oleh komisioner. Ini akan memperlihatkan kita betapa kemaruk-nya (haus)Ghufron. Kemaruk dia ingin berkuasa terus," kata Abraham.
Sebagai petinggi KPK, seharusnya Ghufron mengajukan gugatan yang lebih penting terkait upaya pemberantasan korupsi.
"Tapi ini semua dalil-dalilnya kan untuk kepentingannya. Makanya menurut saya ini ciri-ciri orang yang kemaruk. Oleh karena itu tidak pantas dilakukan oleh Komisioner KPK," ujar Abraham.
Abraham berharap judicial review yang diajukan Ghufron ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
"Menurut hemat saya yang diajukan Ghufron itu kalau memang MK-nya berpikir progresif, dan semata-mata ingin menyelamatkan pemberantasan korupsi dan kelembagaan KPK, makanya gugatan seperti ini harus ditolak," tegasnya.
Baca Juga: Kontroversi Nurul Ghufron, Minta Keadilan Masa Jabatan Pimpinan KPK Jadi 5 Tahun
Ghufron mengaku mengajukan judicial review ke MK sejak awal November, dan gugatannya dinyatakan lengkap pada 24 November 2022.
