Infografis
Suara.com - Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini menilai, perubahan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup tidak memungkinkan untuk diterapkan.
Hal itu disampaikan Titi dalam sidang lanjutan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan agenda keterangan ahli dari pihak terkait, yaitu Derek Loupatty. Dalam sidang itu, Titi menjadi salah satu ahli yang dihadirkan.
Pada kesempatan itu, Titi menyebut kini sudah memasuki masa-masa krusial. Sebab, pendaftaran bakal calon legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah selesai.
"Jadi, kita tidak mungkin mundur ke belakang karena tahapan sudah maju ke depan," kata Titi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin (15/5/2023).
Baca Juga: Serasa Musim Kampanye, Konvoi Pendukung Parpol Warnai Pendaftaran Bacaleg ke KPU Garut
Menurut dia, lebih baik semua pihak fokus pada mempersiapkan seluruh tahapan pemilu dan mencegah potensi munculnya masalah dibanding mengubah sistem yang sudah berlaku.
"Ahli berpandangan bahwa putusan atas sistem pemilu ini aka menjadi salah satu momentum MK untuk meneguhkan posisinya sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi Indonesia," tegas dia.
"Ahli meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi akan berpijak sepenuhnya pada kemerdekaan dan kemandiriannya serta komitmen penuh menjaga demokrasi konstitusional di Indonesia," tambah Titi.
Sebelumnya, enam orang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 168 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu pada November 2022 lalu.
Salah satu pemohon judicial review tersebut ialah Demas Brian Wicaksono yang diketahui sebagai kader PDI Perjuangan. Pemohon lainnya ialah Yuwono Pintadi, Farurrozi, Ibnu Rachman Jaya, Riyanto, dan Nono Marijono.
Baca Juga: Waspadai Ada yang Ingin Gagalkan Revisi PKPU, Perludem Minta Masyarakat Awasi DPR dan Pemerintah
Untuk itu, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiil dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022.
