Infografis
Suara.com - Nama Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tiba-tiba muncul di acara Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia relawan Joko Widodo atau Jokowi di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (14/5/2023).
Sebanyak tiga ribuan relawan Moeldoko hadir di acara tersebut dan menyuarakan kalau mantan Panglima TNI itu layak untuk mendampingi Ganjar Pranowo sebagai calon wakil presiden.
Dalam keterangan persnya, Ketua Aliansi Simpatisan Moeldoko, Richard mengatakan, Moeldoko memenuhi kriteria pemimpin nasional yang telah disampaikan oleh Jokowi.
Menurut dia, Moeldoko adalah sosok yang Amanah dalam menjalankan tugas serta bertanggungjawab demi kepentingan negara.
Baca Juga: Jawaban Anies soal Ahok Jadi Cawapres Pendampingnya: Baik Juga
Benarkah sosok Moeldoko layak mendampingi Ganjar Pranowo sebagai cawapres? Bagaimana rekam jejaknya? Berikut ulasannya.
Profil singkat Moeldoko
Moeldoko lahir di Kediri pada 8 Juli 1957. Meski kini ia berkecimpung di politik dan pemerintahan, ia mengawali kariernya di militer.
Karier Moeldoko di militer terbilang mulus. Beragam penugasan pernah ia jalani sehingga membuat namanya semakin bersinar.
Puncak kariernya di bidang militer pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ketika itu ia ditunjuk sebagai orang nomor satu di militer, yakni menjadi Panglima TNI.
Baca Juga: Adu Pendidikan dan Prestasi 3 Capres Musra: Prabowo vs Airlangga vs Ganjar
Ketika pemerintahan berganti ke era Presiden Joko Widodo, Moeldoko purna tugas dan melepas jabatan Panglima TNI. Posisinya lantas digantikan oleh Gatot Nurmantyo.
Mulai terjun ke politik
Setelah pensiun dari militer, barulah Moeldoko menapaki karier di dunia politik. Ia bergabung dengan Partai Hanura pada 2016, yang ketika itu dipimpin oleh Oesman Sapta Odang.
Di Partai Hanura, Moeldoko langsung menduduki jabatan mentereng, yakni Wakil Ketua Dewan Pembina, mendampingi WIranto yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina.
Sejak itulah karier politik Moeldoko berjalan mulus. Pada 17 januari 2018, mantan Panglima TNI itu ditunjuk sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Teten masduki.
Di periode kedua pemerintahan Jokowi, Moeldoko masih dipercaya untuk memegang jabatan yang sama hingga kini.
Sepak terjang Moeldoko di ranah politik tidak terlepas dari kontroversi. Salah satunya adalah ketika ia terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang pada 2021 lalu.
Manuver itu dianggap kontriversial, sebab KLB Partai Demokrat itu dianggap sebagai upaya untuk melengserkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dari posisinya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Namun akhirnya upaya politik itu dianulir oleh pemerintah. Kementerian Hukum dan HAM tidak mengakui hasil KLB Partai Demokrat Deli Serdang.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
